RUZKA INDONESIA — Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus diperkuat hingga ke level desa. BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi menggelar kegiatan Sekolah Perisai Desa dengan tema “Garda Terdepan Perlindungan Pekerja Informal beserta Keluarganya” di Aula Kantor Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta calon Perisai Desa yang berasal dari delapan kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, yakni Caringin, Megamendung, Ciawi, Cisarua, Cijeruk, Cigombong, Ciomas, dan Taman Sari. Para peserta merupakan representasi dari desa-desa yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kasi Pendidikan dan Kesehatan sekaligus Plt. Sekretaris Kecamatan Caringin, Nur Mutiara, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor, Asnawi Johan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi Andi Widya Leksana melalui Kepala Bidang Kepesertaan Soni Cahya Wirawan, Ketua Himpunan Wadah Jawa Barat (Hiwapraja) Ahmad Jafar Sidik, serta Torik Munajat, inisiator Sekolah Desa.
Peran Desa Kunci Perlindungan Pekerja Informal
Kasi Pemkes sekaligus Plt. Sekcam Caringin, Nur Mutiara, menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja informal.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Sekolah Perisai Desa ini. Karena perlindungan pekerja informal memang harus dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa,” ujar Nur Mutiara kepada RUZKA INDONESIA, usai kegiatan.
Ia menilai, keberadaan Agen Perisai Desa akan menjadi jembatan penting antara program pemerintah dan masyarakat.
“Perangkat desa dan Agen Perisai harus bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Masih banyak warga yang belum memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan berbasis desa akan lebih efektif karena kedekatan sosial antara agen dan masyarakat.
“Kalau dari desa yang bergerak, pendekatannya akan lebih mudah diterima. Karena mereka sudah saling mengenal dan memiliki kedekatan,” tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan: Perisai Desa Harus Siap dan Terarah
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor–Cileungsi melalui Kepala Bidang Kepesertaan, Soni Cahya Wirawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial hingga ke tingkat desa. Sejalan dengan program 100 hari Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031.
“Sekolah Perisai Desa ini kami hadirkan untuk membentuk agen-agen yang benar-benar siap di lapangan, khususnya dalam menjangkau pekerja informal yang selama ini belum maksimal terlindungi,” tutur Soni kepada RUZKA INDONESIA.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan melalui desa menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepesertaan.
“Pekerja informal itu jumlahnya sangat besar, dan sebagian besar berada di desa. Maka pendekatan yang paling efektif adalah melalui masyarakat desa itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, Perisai Desa harus memiliki pemahaman yang komprehensif, tidak hanya soal program, tetapi juga cara berkomunikasi dengan masyarakat.
“Kami tidak ingin agen hanya paham program, tetapi juga harus mampu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan menyentuh segenap lapisan masyarakat,” tegasnya.
Soni juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan strategi dalam menjalankan peran sebagai Agen Perisai.
“Menjadi Perisai itu bukan hanya soal menawarkan program, tetapi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Ini yang paling penting,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui Sekolah Desa, para Agen Perisai yang baru dibekali berbagai materi, mulai dari pemahaman program hingga teknik pendekatan di lapangan.
“Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta tidak lagi ragu. Mereka harus siap turun langsung dan menjadi penggerak di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Lebih lanjut, Soni menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi agen di lapangan.
“Yang kami butuhkan bukan hanya jumlah agen, tetapi agen yang aktif, konsisten, dan benar-benar bekerja di masyarakat,” tambahnya.
Hiwapraja: Perisai Harus Adaptif dan Kolaboratif
Sementara itu, Ketua Hiwapraja, Ahmad Jafar Sidik yang menjadi Pembicara menilai bahwa pembentukan Perisai Desa merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial.
“Ini langkah yang sangat tepat. Desa adalah basis utama masyarakat, jadi Perisai Desa harus benar-benar dimaksimalkan,” ujar Jafar.
Ia menandaskan bahwa Agen Perisai harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
“Agen tidak bisa bekerja dengan cara lama. Mereka harus lebih adaptif, lebih komunikatif, dan mampu membaca kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Hiwapraja siap mendukung penuh, baik dari sisi pelatihan, pendampingan, maupun penguatan jaringan antar Agen Perisai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Agen Perisai memiliki misi sosial yang besar.
“Ini bukan hanya soal target, tetapi bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya,” lanjutnya.
Sekolah Perisai Desa: Dari Edukasi Menuju Aksi Nyata
Inisiator Sekolah Desa, Torik Munajat yang juga Ketua Wadah Cahaya Harapan Maju, Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Perisai Desa dirancang untuk menciptakan agen-agen yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap bergerak di lapangan.
“Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat membentuk mental dan komitmen. Kami ingin melahirkan Perisai Desa yang benar-benar siap bekerja melindungi masyarakat,” ungkap Torik.
Ia menilai bahwa pendekatan berbasis komunitas desa menjadi solusi efektif dalam memperluas perlindungan sosial.
“Kalau kita ingin menjangkau pekerja informal, kita harus masuk ke komunitas mereka. Dan desa adalah pintu masuk yang paling tepat,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Perisai Desa juga akan membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai manfaat program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan adanya Perisai di desa, masyarakat tidak perlu lagi jauh mencari informasi. Semua bisa dijangkau lebih dekat,” tambahnya.
Langkah Awal Menuju Perlindungan Sosial yang Merata
Kegiatan Sekolah Perisai Desa diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran desa sebagai garda terdepan perlindungan pekerja informal. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga organisasi Wadah seperti Hiwapraja, program ini ditargetkan mampu memberikan dampak nyata.
Ke depan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial. Namun, dengan adanya Agen Perisai Desa yang telah dibekali pengetahuan dan strategi, peluang untuk memperluas kepesertaan menjadi semakin terbuka.
Melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas ini, BPJS Ketenagakerjaan optimistis bahwa perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja, khususnya di sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi. Sekolah Perisai Desa bukan hanya program pelatihan, tetapi menjadi langkah nyata menuju sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, dimulai dari desa.
Lebih dari itu, Sekolah Perisai Desa menjadi simbol perubahan pendekatan dalam membangun sistem perlindungan sosial di Indonesia—dari yang sebelumnya terpusat menjadi berbasis komunitas. Dengan menjadikan desa sebagai titik awal gerakan, upaya perlindungan tidak lagi bersifat top-down, tetapi tumbuh dari bawah, dari masyarakat itu sendiri.
Di titik inilah, Agen Perisai Desa bukan hanya berperan sebagai penghubung program, tetapi sebagai motor penggerak yang memastikan setiap pekerja, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap perlindungan yang layak. Jika langkah ini dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin desa akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan di Indonesia. (***)
Jurnalis/Editor: Djoni Satria
Komentar