Nasional
Beranda ยป Berita ยป Rekomendasi Reformasi Polri Sudah Lengkap, Jimly: Tunggu Putusan Presiden

Rekomendasi Reformasi Polri Sudah Lengkap, Jimly: Tunggu Putusan Presiden

Presiden Prabowo Subianto bertemu Prof Jimly Asshiddiqie saat buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (05/03/2026) malam. (Foto: Dok Sekneg)

RUZKA INDONESIA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengklaim pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan dan sudah lengkap dalam 10 buku dan tinggal menunggu ruang waktu Presiden Probowo Subianto untuk menerima laporan serta mengambil keputusan atas sejumlah poin yang tak bisa diputuskan komisi.

“Sudah, sudah selesai. Rekomendasinya sudah lengkap, 10 buku,โ€ kata Jimly usai buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (05/03/2026) malam.

Menurut Jimly, penyerahan laporan diupayakan sebelum Lebaran dan akan diatur Menteri Sekretaris Negara serta Sekretaris Kabinet. Rekomendasi komisi lahir dari aspirasi publik, namun ada bagian yang menyentuh wilayah sensitive yaitu, perubahan undang-undang, aturan pelaksana, hingga perombakan regulasi internal Polri.

“Sekitar 8 Perpol dan 24 Perkap perlu direvisi agar reformasi internal berjalan berkelanjutan untuk jangka panjang,” terang Jimly.

Isu โ€œPolri di bawah kementerianโ€ yang sempat ramai, kata Jimly, belum bisa dibuka ke publik karena masih akan dilaporkan ke Presiden.

Ngabuburit Produktif, Pelaku Ekraf Majalengka Belajar Bisnis Wisata di #KelasSenja MCC

“Saya menilai polemik itu banyak lahir dari salah kaprah istilah โ€œdi bawahโ€. โ€œJangan pakai kata โ€˜di bawahโ€™. Semua lembaga itu di bawah Presiden. Semua,โ€ jelas Jimly.

Menurut Jimly, konteksnya bukan subordinasi ke menteri, melainkan opsi koordinasi dan setiap alternatif punya konsekuensi yang harus diputuskan Presiden.

Komisi juga membahas isu pengangkatan Kapolri, termasuk apakah perlu persetujuan DPR, serta pembatasan masa jabatan.

โ€œPasti ada pembatasnya, nggak mungkin seumur hidup kan. Cuma ini kan diatur dulu di undang-undang,โ€ kata Jimly.

Ia juga menyebut rekomendasi menyentuh penugasan di luar struktur kepolisian, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Polsek Banjarwangi Polres Garut Santuni Anak Yatim dan Lansia

Namun Jimly mengakui agenda global ikut menyita perhatian Presiden dan membuat laporan komisi tertunda. Ia menyebut Presiden bahkan sempat berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum pertemuan itu.

โ€œIsu global ini serius dan saya kira menyita waktu perhatian,โ€ pungkasnya. (***)

Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Berlaku Nasional, Polres Garut Imbau Masyarakat Manfaatkan Layanan Gratis Contact Center 110

05

Suzuki Carry Minivan 2026, Irit dengan Kegagahan dan Kenyamanan

06

Depok akan Bangun Pabrik Pengelolaan Sampah RDF di TPA Cipayung

07

Warga Dukung Pembangunan Jogging Track Diatas Air Situ 7 Muara Depok, Benarkah Itu?

Sorotan






Kolom