RUZKA INDONESIA — Upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar) memperkuat layanan pendidikan sepanjang 2025 berbuah apresiasi di tingkat nasional.
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mencatat tiga capaian sekaligus, mulai dari pengelolaan anggaran pendidikan hingga penanganan anak tidak sekolah.
Disdik Majalengka dinobatkan sebagai pemerintah daerah terbaik pertama dengan persentase pengalokasian anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan terbesar secara nasional.
Selain itu, Majalengka juga meraih peringkat pertama dalam respons dan kolaborasi pelaksanaan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta peringkat ketiga nasional untuk kinerja pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun, dengan jumlah anak tidak sekolah di bawah 35 ribu orang.
SPM pendidikan merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin hak warga atas pendidikan minimal yang berkualitas.
Layanan ini mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan kesetaraan. Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka menempatkan anggaran SPM pendidikan sebagai prioritas, dengan proporsi tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Kebijakan anggaran tersebut dinilai menjadi fondasi peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. Alokasi besar pada SPM memungkinkan pemerintah daerah memperluas akses, memperbaiki sarana-prasarana, serta memperkuat dukungan bagi sekolah dan pendidik.
Di sisi lain, implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat,program yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir 2024—menjadi catatan tersendiri.
Program ini mendorong pembentukan karakter anak melalui kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.
Di Majalengka, gerakan tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Model kolaborasi ini dinilai efektif dan menjadi alasan daerah tersebut meraih peringkat pertama nasional dalam respons dan pelaksanaan program.
Berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, APS nasional usia 7–15 tahun mencapai 98,22 persen. Namun, tantangan masih terlihat pada jenjang pendidikan menengah. Majalengka mampu mencatatkan APS usia 7–18 tahun yang relatif tinggi, sekaligus menekan jumlah anak tidak sekolah hingga di bawah 35 ribu orang.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, H. Umar Ma’ruf, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor.
“Prestasi ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat,” kata Umar Ma’ruf saat dihubungi, Selasa, 17 Februari 2026.
Menurut dia, capaian itu diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka. Saat ini, IPM Majalengka masih berada di peringkat ke-23 se-Jawa Barat, dengan capaian sekitar 7,8, tertinggal dari rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 9,1.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Disdik Majalengka berencana mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Model mulai 2026. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan nonformal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“PKBM Model sudah mulai berjalan tahun ini. Dengan kolaborasi bersama organisasi perangkat daerah lain, seperti sektor pertanian dan DK2UKM, kami optimistis IPM pendidikan Majalengka bisa meningkat,” ujar Umar Ma’ruf. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar