RUZKA-REPUBLIKA NETWORK–Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Pradi Supriatna S.Kom, MMSi, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2025 di Aula Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Senin (10/11) malam.
Tim Pendamping Pradi yang melaksanakan kegiatan tersebut menghadirkan Camat Beji Agus Sopan ST, MT dan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Tanah Baru Naiman S.Pd, serta Lurah Tanah Baru Dicky Mahyudin SE selaku tuan rumah.
Hadir pula pengurus LPM Tanah Baru, para Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat setempat.
Menurut Pradi, pertemuan seperti ini sangat bermanfaat. Selain menjadi ajang temu kangen, ia juga dapat mendengar langsung curhatan atau aspirasi masyarakat Depok untuk diperjuangkan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Fungsi pengawasan yang dilakukannya sangat penting, di antaranya untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, sesuai harapan dan kepentingan masyarakat.
Secara spesifik ia menjelaskan bahwa pihaknya juga mengawasi penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan peruntukkannya dan tidak disalahgunakan, serta mengevaluasi kinerja Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Saya di Komisi Satu yang membidangi Pemerintahan. Banyak yang saya awasi, termasuk mengawasi ketentraman dan ketertiban, kependudukan, hukum, kepegawaian, penanganan KKN, perijinan, serta mengawasi partai politik dan ormas," bebernya.
Selain itu, ia pun memanfaatkan pertemuan seperti ini untuk menerima masukan dan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah di Jawa Barat, terutama Kota Depok dan Kota Bekasi.
"Saya memiliki tanggungjawab untuk mengawal aspirasi dan amanah masyarakat Kota Depok dan Kota Bekasi yang merupakan dapil saya, utamanya terkait berbagai pembangunan fisik dan non-fisik," kata Pradi.
Ia menyebutkan, berbagai program Pemkot Depok yang dikawal di antaranya rencana pembangunan jalan layang atau flyover Margonda yang menelan anggaran Rp250 miliar. Kemudian pembangunan gedung-gedung pertemuan, serta perbaikan jalan berstatus jalan provinsi.
"Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menargetkan perbaikan jalan-jalan provinsi tuntas di tahun 2026. Sumber anggarannya dari pajak kendaraan bermotor yang nominalnya hampir Rp8 triliun. Hebat gubernur kita, uang sebanyak itu akan dihabiskan untuk membangun jalan," ungkap Pradi.
Ia menambahkan, setelah menuntaskan jalan berstatus jalan provinsi, selanjutnya pada tahun 2027 Pemprov Jabar akan fokus memperbaiki jalan-jalan di berbagai wilayah, termasuk Kota Depok, terutama jalan-jalan yang pinggirannya dilintasi aliran sungai.
Pradi pun memaparkan pengawasan di sektor lainnya, seperti kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemkot Depok kepada warganya, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Sebelumnya, Camat Beji Agus Sopan menyampaikan seabreg program pembangunan di wilayahnya yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
Agus mengakui kehadiran Pradi semakin menyemangati dirinya untuk berkinerja lebih baik. Sebagai camat baru di Beji, ia pun berjanji akan lebih sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan warganya.
Sementara itu, Naiman selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tanah Baru, memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan keberadaan 'koperasi plat merah' di wilayahnya. Ia pun membuka ruang kepada warga untuk berdialog/tanya jawab tentang koperasi, termasuk berbagai persoalannya.*
