RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Menghadapi kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang mengenakan tarif resiprokal 32 persen kepada Indonesia, membuat Indonesia segera mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk bernegosiasi soal tarif perdagangan.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga melihat upaya pemerintah Indonesia tersebut merupakan pendekatan kompromistis.

"Upaya pemerintah tersebut menjadi indikasi Indonesia tidak melakukan konfrontatif terhadap kebijakan AS mengenai tarif resiprokal 32 persen. Indonesia tampaknya menganut pendekatan kompromistis dalam menyelesaikan tarif resiprokal tersebut," ujar Jamil.

Menurutnya, penyelesaian melalui kompromistis memang umumnya dilakukan melalui negosiasi. Namun keberhasilan negosiasi hanya terjadi bila yang terlibat negosiasi ada kesetaraan.

Dalam konteks negosiasi Indonesia dengan AS terkait tarif resiprokal 32 persen, tampaknya tidak terjadi kesetaraan. AS sebagai pihak yang membuat kebijakan tarif resiprokal 32 persen terlihat merasa superior dan memandang Indonesia inferior.

"Jadi, prasyarat kesetaraan tak terpenuhi bila Indonesia melakukan negosiasi dengan AS. Karena itu, peluang keberhasilan negosiasi kiranya relatif kecil sekali," papar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Jamil menambahkan, Indonesia perlu melawan kebijakan tarif resiprokal 32 persen seperti yang dilakukan China. Pemerintah China bahkan menetapkan tarif 34 persen untuk semua produk AS.

"Upaya melawan kebijakan tarif tersebut diperlukan agar AS tidak semena-mena dalam menetapkan tarif perdagangan. AS bukan lagi penguasa ekonomi dunia. Saat ini ekonomi China justru lebih unggul daripada AS," tandasnya.

Menurut Jamil, dunia harus bersatu melawan penetapan tarif resiprokal sepihak yang dilakukan AS. Hanya dengan cara itu AS tahu diri bahwa negaranya bukan lagi super power dalam bidang ekonomi.

Dengan dunia melawan kebijakan tarif resiprokal tersebut, ekonomi AS akan semakin hancur. Setidaknya bila semua negara mengikuti China dengan menetapkan tarif 34 persen untuk semua produk AS.

Jamil juga menegaskan perlunya Indonesia mengambil inisiatif dengan menggalang negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk mengikuti kebijakan China.

Dengan cara itu, diharapkan sebagian besar negara di dunia akan melawan proteksi halus AS dalam perdagangan. Karena itu, perang tarif AS perlu dilawan dengan perang tarif juga.

"Indonesia layak memprakarsai perang tarif tersebut dan mengajak negara lain bersatu melawan AS. Hanya dengan begitu kepongahan AS dapat diturunkan. Tanpa ada perlawanan, AS akan terus semena-semena baik dalam bidang ekonomi maupun politik," tegas Jamil. (***)