RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Hari Desa Nasional yang diperingati setiap 15 Januari, menjadi momen reflektif untuk menelaah kondisi desa-desa di Indonesia. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi demi terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, setidaknya ada empat tantangan besar yang dihadapi desa untuk bisa mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Pertama masih banyak desa belum memiliki akses merata terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan produktif, infrastruktur, dan pendanaan yang memadai.

Kedua, desa-desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi masalah kurangnya infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, internet, dan jaringan transportasi yang memadai.

Ketiga, lanjut Fahira Idris, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola Dana Desa yang belum optimal. Keempat, sebagian besar desa masih mengandalkan sektor pertanian tradisional yang kurang produktif dan minim nilai tambah.

Pergeseran demografis dengan semakin berkurangnya jumlah petani muda juga menjadi tantangan.

“Agar desa mandiri, sejahtera dan berkelanjutan, setidaknya ada enam strategi yang bisa dilakukan. Pertama, penguatan dana desa dan pengelolaannya. Kedua, pembangunan infrastruktur yang merata. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan. Keempat, diversifikasi ekonomi desa. Kelima, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani dan keenam, pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Keenam strategi ini akan menjadi daya ungkit kemandirian desa yang jika diimplementasikan dampaknya akan signifikan bagi kemajuan Indonesia,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Kamis (15/01/2025) petang.

Menurut Senator Jakarta ini, penguatan dana desa dan pengelolaannya dilakukan dengan pelatihan intensif bagi Aparatur Desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Pelatihan ini diiringi dengan pembentukan sistem audit internal yang melibatkan komunitas desa dalam mengawasi penggunaan dana secara berkala.

Penyediaan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan transportasi dengan standar layanan yang memadai menjadi cara agar ada kesetaraan infrastruktur desa dan wilayah perkotaan. Idealnya ke depan, pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet di seluruh desa juga menjadi prioritas.

Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, perlu pelatihan berkelanjutan dengan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan potensi desa. Pemberian beasiswa pendidikan lanjut bagi anak-anak desa dengan fokus bidang pembangunan desa juga menjadi langkah strategis, di samping pendampingan kelembagaan seperti BUMDes dan koperasi desa agar lebih inovatif dan mandiri secara finansial.

Selain sektor pertanian, desa perlu didorong melakukan diversifikasi ekonomi, mulai dari pengembangan desa wisata, revitalisasi BUMDes menjadi pusat inovasi ekonomi, pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, dan pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah serta membuka akses ke platform e-commerce dan pelatihan digital marketing.

Untuk tantangan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani, strategi yang paling penting ditempuh Pemerintah adalah dengan pemberian kepastian hukum atas hak tanah petani melalui program sertifikasi massal. Para petani juga harus diberi insentif bantuan alat pertanian modern dan akses permodalan bagi generasi muda yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Strategi terakhir adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa dengan forum konsultasi yang terbuka. Di setiap desa perlu dibentuk kelompok kerja masyarakat yang bertugas mengawasi dan mendukung implementasi program pembangunan, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung warga desa,” pungkas Fahira Idris. (***)