RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Sektor ekonomi kreatif memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Saat ini, nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp1,4 triliun, menempatkan Indonesia pada posisi tiga besar dunia negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar ke PDB. Ini menjadi bukti bahwa ekonomi kreatif menjadi sumber kekuatan ekonomi baru. Namun, terdapat berbagai tantangan struktural yang menghambat optimalisasi sektor ini, termasuk keterbatasan akses pendanaan, infrastruktur, perlindungan kekayaan intelektual, serta keterampilan sumber daya manusia (SDM).

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, ekonomi kreatif menunjukkan sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi sepanjang 2024. Namun, perjalanan sektor ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya pertama, keterbatasan infrastruktur, terutama kurangnya fasilitas seperti ruang kreatif dan venue untuk acara berskala internasional terutama di daerah-daerah. Kedua, perlindungan kekayaan intelektual. Karena hanya sekitar 10% pelaku ekonomi kreatif yang memiliki perlindungan atas karya mereka. Ketiga, akses pendanaan dan keempat, persaingan global yang ketat semakin menguji daya saing sektor kreatif lokal.

“Untuk itu pada 2025, sektor ekonomi kreatif harus dikuatkan dengan berbagai terobosan. Setidaknya terdapat lima rekomendasi strategi yang bisa menjadi fokus. Pertama, penguatan ekosistem kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan standarisasi produk dan layanan. Kedua, penguatan kebijakan dan regulasi dengan mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual dan kemudahan perizinan. Ketiga, menghadirkan akses pendanaan yang inklusif. Keempat, peningkatan SDM dan teknologi melalui pengembangan talenta dan adopsi teknologi. Kelima, peningkatan kolaborasi dan promosi internasional,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Menurut Senator Jakarta ini, penguatan ekosistem kreatif bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama lewat infrastruktur terutama pembangunan ruang kreatif dan venue berskala internasional untuk mendukung subsektor seni pertunjukan dan musik serta pengintegrasian infrastruktur dengan transportasi publik untuk memudahkan akses ke lokasi acara. Kedua, menetapkan standar internasional bagi produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Strategi perlindungan kekayaan intelektual ditempuh dengan meningkatkan literasi kekayaan intelektual dan memberikan insentif tarif serta pembebasan biaya tahunan paten untuk pelaku ekonomi kreatif. Sementara menghadirkan akses pendanaan yang inklusif dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan misalnya dengan skema dana ekonomi kreatif serta memberikan co-investment untuk subsektor ekonomi kreatif dengan potensi ekspor tinggi.

Sedangkan strategi peningkatan SDM, melalui pengembangan talenta lewat pelatihan berbasis teknologi digital dan inovasi kreatif serta ditambah pelatihan berbasis kearifan lokal untuk subsektor seperti kriya dan kuliner. Adaptasi teknologi ditempuh dengan melakukan terobosan percepatan digitalisasi sektor ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar global melalui platform online.

Sektor ekonomi kreatif Indonesia juga membutuhkan kolaborasi dan promosi internasional. Strategi yang bisa ditempuh yaitu menginisiasi kolaborasi dengan negara lain untuk menyelenggarakan acara budaya dan seni berskala global. Selain itu, Indonesia juga bisa mengadopsi model gastrodiplomasi seperti yang dilakukan Korea Selatan dengan K-wave, untuk memperkenalkan produk budaya Indonesia ke pasar internasional.

“Dengan strategi yang terintegrasi, mencakup penguatan ekosistem, regulasi, pendanaan, SDM, dan kolaborasi internasional, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Upaya ini tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pusat kreativitas global,” pungkas Fahira Idris yang merupakan inisiator RUU Ekonomi Kreatif yang kini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (***)