RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok sudah memasuki masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Pelaksanaan hari pencoblosan akan berlangsung pada 27 November 2024.

Dalam Pilkada Kota Depok bertarung 2 pasang calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yakni Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq (Imam-Ririn) dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah (SS-Chandra).

Paslon Imam-Ririn dengan nomor urut 1 diusung PKS dan Golkar. Sedangkan SS-Chandra diusung 12 partai politik (Parpol) yang dimotori Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Nasdem dan PSI serta 4 partai non parlemen.

Pilkada Kota Depok semakin memanas di masa kampanye. Dua pendukung Paslon saling serang menebar kampanye negatif baik di media mainstream maupun di media sosial (Medsos). Saling serang cukup memanas terjadi di group WA Depok Media Center (DMC).

Kubu pendukung Imam-Ririn menebar isu dugaan istri Chandra merupakan mantan pengacara Hotel Alexis yang merupakan hotel yang ditutup pada 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena ada kegiatan prostitusi terselubung.

Tak hanya itu, kubu pendukung Imam-Ririn mempersoalkan narasi SS yang akan mendirikan sekolah SMA negeri di ex lahan SDN Pondok Cina 1 yang semula direncanakan akan dibangun Masjid Jami Kota Depok. Setelah mendapat penolakan masjid tak jadi dibangun dan anggaran hibah dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) dibatalkan.

Sontak, narasi SS tersebut mendapat respon kubu pendukung Imam-Ririn dengan menganggap Paslon SS-Chandra menolak pembangunan masjid.

Kubu pendukung SS-Chandra tak kalah sengit menyerang kebijakan selama 20 tahun PKS berkuasa di Kota Depok. Pembangunan di Kota Depok dianggap gagal dan menilai pembangunan hanya untuk kepentingan kelompok PKS.

PKS dinilai gagal melaksanakan janji-janji, diantaran gagal membangun sekolah madrasah negeri, baik Madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Kota Depok hanya memiliki satu MTs Negeri, itupun dibangun sebelum PKS berkuasa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga dinilai gagal dalam membangun infrastruktur, gagal mengatasi kemacetan serta dinilai intoleran.

Sontak, hampir setiap hari saling 'berbalas pantun' pun meramaikan halaman media massa maupun Medsos, terutama di group WA DMC yang melibatkan para pendukung, timses dan juga para anggota legislatif pendukung kedua Paslon serta juga terlibat para wartawan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah geram dengan lontaran kritik yang tanpa data dan asal bunyi (Asbun), terutama soal Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Dalam kritik yang dilontarkan salah seorang anggota DPRD Kota Depok dari PDIP, Imam Turidi, menilai distribusi KDS tidak proporsional dan tidak merata di berbagai wilayah atau KDS hanya untuk segelintir orang atau hanya untuk kelompoknya saja.

"Pembagian KDS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proporsional bukan pada wilayah namun lebih kepada data kemiskinan atau DTKS Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok punya data prioritas yang harus diukur dengan parameter kemiskinan yang valid dan disurvei secara langsung oleh petugas,” jelas Ade yang akrab disapa Adef dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/10/2024).

Lanjut Adef, jadi keliru jika ada yang berpikir bahwa program KDS harus adil berbasis wilayah. Karena sasaran program itu menyasar kepada masyarakat rentan kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah, dimana kondisi kemiskinan pasti berbeda.

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok, Hamzah pun angkat suara, menepis tudingan SS menolak pembangunan masjid.

SS lahir dari keluarga relijius.Almarhum ayahanda SSi dikenal sebagai salah satu ulama besar di kota Depok yang bernama KH Mohammad Ali.

"Jadi, bagaimana mungkin pak SS dicap menolak pembangunan masjid? Itu isu yang menyesatkan dan kampanye hitam. Terbukti, jauh sebelumnya keluarga beliau banyak berperan untuk kota ini, bahkan MTs pertama di Kota Depok itu kan berdiri di lahan keluarga beliau, yang kemudian dihibahkan," jelas Hamzah.

Hamzah pun berharap agar semua pihak lebih bijak dan memanfaatkan momen Pilkada Depok dengan baik, tanpa fitnah.

"Jangan, menggunakan kampanye hitam hanya demi syahwat politik semata. Jangan menebar fitnah yang enggak benar, ingat pertanggungjawaban berat di akhirat," pungkasnya. (***)