RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima dan Dompu Indonesia menagih komitmen Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pembahasan kesiapan armada kapal, uji PCR sampel darah, serta proses perizinan untuk pengiriman sapi keluar daerah.
Ketua asosiasi, Furkan Sangiang, menjelaskan bahwa sebelumnya Gubernur NTB telah menyampaikan kepada sejumlah perwakilan asosiasi bahwa akan ada pertemuan khusus untuk membahas kesiapan teknis, termasuk armada kapal dan persyaratan lainnya.
Namun hingga kini, pertemuan tersebut belum terealisasi.
“Kami butuh kejelasan. Armada kapal, uji PCR, kuota sapi keluar NTB, dan persyaratan lainnya harus dibahas secara terpisah agar koordinasi lebih mudah dan tidak menimbulkan masalah seperti tahun lalu,” tegas Furkan.
Ia menyoroti urgensi kesiapan uji PCR sampel darah bagi sapi yang akan dikirim khususnya menjelang kebutuhan besar Idul Adha di Jabodetabek, yang setiap tahun menyerap 15 hingga 20 ribu ekor sapi dari Bima dan Dompu.
“Apakah uji PCR sudah siap atau belum? Selama ini kami terpaksa memeriksa ke Bali, sehingga retribusinya tidak masuk NTB. Angkanya sangat besar, seharusnya menjadi pemasukan daerah kita sendiri,” katanya.
Selain itu, Furkan kembali menekankan perlunya penyederhanaan izin, penataan armada kapal, serta mitigasi masalah teknis tahunan yang selalu merugikan peternak.
Ia juga mendesak Gubernur NTB untuk segera melakukan MoU dengan Polda Metro Jaya guna melindungi peternak dari aksi penipuan pembelian sapi yang hampir setiap tahun terjadi saat pengiriman ke Jabodetabek.
“Kami mendorong agar ada pembahasan khusus bersama gubernur, kementerian terkait, dan pemerintah pusat. Pasokan sapi Bima-Dompu ke Jabodetabek sangat besar, jadi persoalan teknis ini tidak boleh dianggap sepele,” ungkap Furkan.
Asosiasi berharap pemerintah provinsi segera merespons agar tata kelola pengiriman sapi dari NTB menjadi lebih tertib, aman, dan menguntungkan bagi peternak.
"Ini waktu tinggal beberapa bulan lagi parah peternak akan mengirim sapi ke Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu kami berharap pak Gubernur mengambil langkah cepat untuk mengatur hal ini," pungkas Furkan. (***)
