RUZKA INDONESIA — Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua minggu. Minyak mentah Brent, patokan global, naik lebih dari 3 persen pada Senin pagi hingga menembus angka 116 dolar AS per barel.
Adapun harga minyak telah naik hampir 60 persen sejak awal perang AS-Israel terhadap Iran.
Hal ini juga memicu kenaikan harga bahan bakar di seluruh dunia dan memaksa banyak negara untuk mengadopsi langkah-langkah darurat untuk menghemat energi.
Lonjakan harga minyak dunia ini harus dibaca sebagai ancaman serius bagi APBN dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Kenaikan itu jauh di atas asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok di kisaran 82 dolar AS per barel.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai selisih yang terlalu lebar antara harga pasar dan asumsi APBN akan membuat beban subsidi dan kompensasi energi membengkak.
“Kalau harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu lama, maka APBN akan menghadapi tekanan yang sangat berat. Karena seluruh skema subsidi BBM, LPG, dan listrik didesain dengan asumsi harga minyak yang jauh lebih rendah,” ujar Noviardi, Senin (30/03/2026).
Menurut Noviardi, pemerintah pada 2026 telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Namun angka itu berpotensi melonjak jauh lebih tinggi apabila konflik Timur Tengah terus memburuk dan harga minyak tidak segera turun.
Bahkan, estimasi menunjukkan total subsidi energi pada 2026 bisa menembus Rp400 triliun jika harga energi global terus naik dan subsidi tidak tepat sasaran.
“Harga minyak di atas 100 dollar per barrel, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit. Uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program produktif justru habis untuk menahan kenaikan harga energi,” ungkapnya.
Noviardi menjelaskan ancaman terbesar berasal dari yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Jika jalur itu terganggu dalam waktu lama, dunia dapat kehilangan 13 hingga 14 juta barel minyak per hari.
“Gangguan di Selat Hormuz bukan hanya membuat harga minyak naik sementara, tetapi bisa memicu krisis energi global. Negara-negara importir seperti Indonesia akan menjadi pihak yang paling cepat terkena dampaknya” jelasnya.
Ia menambahkan Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi. Dalam beberapa tahun terakhir, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 6,9 juta ton dari total kebutuhan domestik 8,7 juta ton.
Sementara impor minyak mentah dan BBM olahan masih menjadi penopang utama kebutuhan energi nasional.
Menurut Noviardi, kondisi itu membuat Indonesia sangat sensitif terhadap setiap gejolak di Timur Tengah, apalagi sebagian besar impor energi nasional masih terkait dengan kawasan tersebut.
“Selama Indonesia belum benar-benar mandiri energi, maka setiap konflik di Timur Tengah akan langsung memukul APBN, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga daya beli masyarakat,” terangnya.
Ia memperingatkan dampak lanjutan dari lonjakan harga minyak akan sangat terasa pada biaya logistik dan harga kebutuhan pokok. Ongkos transportasi akan naik, distribusi pangan menjadi lebih mahal, dan tekanan inflasi di daerah akan semakin besar.
“Daerah-daerah luar Jawa akan paling cepat merasakan dampaknya karena biaya distribusi mereka lebih tinggi. Kalau BBM naik, maka harga beras, cabai, minyak goreng, hingga tarif angkutan bisa naik hampir bersamaan,” katanya.
Karena itu, Noviardi meminta pemerintah segera menyiapkan langkah darurat, mulai dari memperbesar cadangan energi nasional, mempercepat diversifikasi impor, menjaga stabilitas rupiah, hingga memastikan distribusi BBM dan pangan tidak terganggu.
“Jangan sampai pemerintah terlambat merespons. Kalau harga minyak dunia terus naik dan konflik memanjang, maka tekanan terhadap ekonomi Indonesia akan jauh lebih berat dibandingkan saat krisis energi sebelumnya.” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Iwan Buche
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar