RUZKA INDONESIA – Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan tetap berjalan optimal, aman, dan berdampak nyata bagi pemenuhan gizi anak, balita, serta ibu hamil. Rekomendasi ini disampaikan merespons berbagai penyesuaian pelaksanaan MBG di bulan puasa yang memerlukan tata kelola lebih cermat dan konsisten.
Menurutnya, Ramadan merupakan fase penting yang menguji kesiapan sistem MBG. Perubahan waktu makan, penyesuaian menu, serta jeda antara distribusi dan konsumsi makanan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait kualitas gizi dan keamanan pangan. Karena itu, MBG Ramadan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai penyesuaian teknis, melainkan harus tetap dijaga sebagai kebijakan gizi yang utuh.
“Program MBG saat Ramadan harus tetap diposisikan sebagai program pemenuhan gizi, bukan sekadar distribusi makanan tahan lama. Kualitas gizi harus menjadi prioritas, meskipun ada penyesuaian menu dan waktu konsumsi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/01/2026) kemarin.
Senator Jakarta ini menegaskan, setidaknya ada enam rekomendasi yang patut mendapat perhatian oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau Dapur MGB dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Pertama, menegaskan kembali MBG Ramadan sebagai kebijakan gizi yang berorientasi pada kualitas. Menu yang diberikan harus tetap mengandung protein berkualitas, mikronutrien penting, serta membatasi gula, garam, dan pangan ultra-olahan, meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering atau dibawa pulang.
Kedua, Fahira Idris menekankan strategisnya peran SPPG sebagai garda terdepan pelaksanaan MBG Ramadan. Menurutnya, di tangan SPPG-lah kualitas menu, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap standar benar-benar diuji.
“SPPG adalah ujung tombak MBG. Saat Ramadan, peran mereka menjadi semakin krusial agar menghilangkan semua potensi risiko. Karena itu, penguatan pengawasan, kapasitas SDM, serta disiplin sanitasi di SPPG harus menjadi perhatian utama,” jelas Fahira Idris yang juga aktivis perlindungan anak ini.
Rekomendasi ketiga, lanjut Fahira Idris, menjadikan petunjuk teknis (juknis) nasional sebagai acuan tunggal. Juknis harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh daerah agar tidak terjadi perbedaan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya selama Ramadan.
Keempat, pentingnya memastikan standar menu MBG yang setara di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas MBG yang sama baiknya, tanpa dibedakan oleh lokasi geografis, baik di kota besar, daerah 3T, maupun lingkungan pesantren.
“Fleksibilitas lokal boleh ada, tetapi standar gizi dan keamanan pangan harus tetap sama. Keseteraan mutu antar wilayah harus dijaga,” ungkapnya.
Rekomendasi kelima, Fahira Idris menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Jeda waktu antara distribusi dan konsumsi makanan menuntut penerapan pengawasan yang lebih ketat, mulai dari label batas waktu konsumsi, sistem manajemen persediaan pangan untuk memastikan keamanan dan kesegaran makanan, hingga audit rutin dapur SPPG.
Keenam, Fahira Idris mendorong agar MBG Ramadan dimanfaatkan sebagai momentum edukasi dan evaluasi. Selain sebagai sarana literasi gizi bagi siswa dan keluarga, akhir Ramadan perlu dijadikan titik evaluasi nasional untuk menilai kinerja SPPG, kepatuhan juknis, kesetaraan standar menu, serta efektivitas pengawasan keamanan pangan.
“Semoga Ramadan ini menjadi momentum refleksi bersama. Dari sini kita bisa memastikan MBG berkembang sebagai kebijakan kesehatan publik jangka panjang yang benar-benar melindungi dan menyehatkan generasi masa depan,” pungkas Fahira Idris. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar