RUZKA INDONESIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan tidak menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru setelah Lebaran 1447 H/2026, meski tren lonjakan pencari kerja diprediksi tetap terjadi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta kini mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka.
Namun, Pramono memberikan catatan agar para pendatang melengkapi diri dengan aspek administrasi dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja Jakarta.
“Saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi. Tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi, dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya,” ujar Pramono dalam keterangan yang diterima, Selasa (24/03/2026).
Pramono mengakui daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional masih kuat, sehingga potensi lonjakan kaum urban pasca-mudik menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Pemprov Jakarta memproyeksikan adanya ribuan pendatang baru yang akan mencoba peruntungan di berbagai sektor industri ibu kota.
Menurut Pramono, ketiadaan operasi yustisi bukan berarti pengawasan melemah, melainkan pergeseran fokus pada penataan kependudukan yang lebih humanis.
Ia menduga lonjakan arus masuk orang ke Jakarta tahun ini akan tetap signifikan di tengah upaya kota bertransformasi menjadi pusat ekonomi global.
“Kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta,” pungkasnya. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar