RUZKA INDONESIA; JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini menjadi penting agar program-program pemerintah daerah selaras dengan visi nasional yang tengah dijalankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Mendagri menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, terutama menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. “Kata kunci yang harus dicatat seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja. Ini perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya.
Menurut Mendagri, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Fokus ini mencakup bukan hanya pertahanan, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Oleh karena itu, banyak program Presiden yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Tito menekankan seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak pada masyarakat luas.
“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegas Mendagri.
Mendagri menambahkan, arah kebijakan yang menekankan ekonomi sosial kerakyatan membutuhkan intervensi aktif pemerintah untuk memperkuat kelompok masyarakat berdaya beli rendah. “Semua kebijakan Presiden berorientasi pada ciri khas sosialisme kerakyatan, yaitu adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD agar program pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. “Semuanya harus mengarah pada satu titik, yakni ekonomi sosial kerakyatan. Dalam konteks internasional, kita juga harus mengedepankan konsep self-reliance, mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.
Dengan arahan ini, Kemendagri diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal transformasi birokrasi dan implementasi program prorakyat di tingkat daerah, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
(Puspen Kemendagri)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar