RUZKA INDONESIA; ACEH TIMUR – Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera diyakini tak sekadar meringankan beban korban, tetapi juga menjadi pengungkit pemulihan ekonomi daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bantuan tunai yang disalurkan pemerintah akan memperkuat daya beli warga.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Penyerahan Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).
“Masyarakat dikasih uang agar mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, maka pasti akan ada pedagang. Ada demand, permintaan, pasti akan ada supply, sehingga supply bisa masuk, perdagangan bisa jalan, pasar bisa jalan,” ujar Tito.
Bansos Jadi Stimulus Ekonomi Pascabencana
Menurut Tito, bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh Timur, telah memukul sendi perekonomian masyarakat. Karena itu, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis melalui PT Pos Indonesia. Skema ini diharapkan mempercepat distribusi bantuan agar segera dimanfaatkan masyarakat. “Dan ini sama. Semua daerah lain diharapkan demikian. Itulah gunanya bantuan-bantuan seperti ini,” imbuhnya.
Bantuan akan Ditambah jika Data Valid
Tito memastikan, penyaluran bansos bukanlah tahap akhir. Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika masih ditemukan warga terdampak yang memenuhi kriteria dan datanya dapat dipertanggungjawabkan, maka bantuan tambahan akan disalurkan.
Ia menjelaskan, karakteristik bencana di Sumatera memiliki tantangan tersendiri. Bencana terjadi di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan tingkat kerusakan yang tidak merata. Kondisi ini membuat proses pendataan memerlukan waktu dan ketelitian.
“Kita kalau nunggu selesai data semua baru kemudian dibagikan, atau dibuatkan huntara, nanti akan lama proses pemulihannya,” kata Tito.
Karena itu, Satgas PRR menerapkan metode pendataan bergelombang agar bantuan bisa segera disalurkan tanpa menunggu seluruh proses pendataan rampung.
Klasifikasi Kerusakan dan Verifikasi BPS
Dalam skema percepatan tersebut, Satgas PRR mengklasifikasikan kerusakan rumah warga menjadi tiga kategori: rusak ringan, rusak sedang, serta rusak berat atau hilang. Setiap kategori mendapatkan bantuan stimulan sesuai tingkat kerusakan.
Data penerima bantuan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas. Selanjutnya, bantuan perbaikan rumah akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara bantuan sosial untuk individu disalurkan melalui Kementerian Sosial.
“Yang perlu bantuan stimulan ekonomi, yang perlu bantuan perabotan, uang lauk pauk secepatnya kirim saja dulu. Setelah diverifikasi BPS, kemudian baru kita serahkan kepada BNPB kalau untuk rumah. Dan untuk bantuan orang kepada Menteri Sosial,” tandasnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi daerah kembali berputar.
(Satgas PRR)
Komentar