RUZKA INDONESIA; JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran krusial data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menopang berbagai kebijakan strategis negara. Mulai dari penyaluran bantuan sosial, penguatan sistem keuangan nasional, hingga pengembangan layanan keuangan digital, seluruhnya bertumpu pada akurasi data penduduk.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (28/1/2026). Forum tersebut mengangkat tema Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita.
Menurut Tito, data kependudukan Dukcapil merupakan basis data paling lengkap dan mutakhir yang dimiliki negara. Ia menyebut sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah tercakup dalam sistem Dukcapil yang diperbarui setiap hari oleh 514 pemerintah kabupaten dan kota.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri punya jejaring Dukcapil sampai ke seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, keunggulan utama data Dukcapil terletak pada sistem biometrik yang akurat, seperti sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Berkat keandalan tersebut, data Dukcapil kini dimanfaatkan lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga sektor perbankan dan swasta.
Pemanfaatan data ini, lanjut Tito, terbukti meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Perbaikan tersebut sekaligus berdampak pada efisiensi dan penghematan keuangan negara.
Peran data Dukcapil juga dirasakan dalam penanganan bencana. Tito melanjutkan, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang atau rusak, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil. Hal ini memungkinkan penyaluran bantuan hingga pembukaan rekening bank dilakukan lebih cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dalam sektor keuangan, akses data Dukcapil dinilai sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung ekosistem transaksi digital. Kemendagri, kata Tito, juga terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan publik.
“Dengan digital ID atau IKD, pembukaan rekening bisa dilakukan hanya dalam waktu sekitar tiga sampai empat menit,” jelas Tito.
Tito menambahkan, kerja sama antara Kemendagri dan PPATK telah terjalin lama dan terus berkembang. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK disebut meningkat signifikan, dengan jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk kebutuhan validasi identitas dan analisis transaksi keuangan.
Di tengah pesatnya digitalisasi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber. Menurutnya, serangan digital terhadap sektor vital seperti energi, transportasi, dan keuangan berpotensi melumpuhkan negara tanpa harus melalui konflik fisik. “Karena itu, sistem keuangan nasional harus terus kita perkuat, termasuk aspek cyber security-nya,” pungkas Tito.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari sejumlah lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan Polri.
(Puspen Kemendagri)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar