RUZKA INDONESIA — Pagi di Jakarta Selatan selalu datang sebelum siap diterima. Di sebuah kamar petakan di bilangan Jalan Ampera, Aini terbangun saat kota masih setengah gelap. Ia menyiapkan hari dengan gerak pelan—menahan bunyi, menahan langkah—agar tak membangunkan anaknya yang masih terlelap, sementara suara motor dan langkah orang-orang berangkat kerja perlahan menyusup dari balik jendela.
Di deretan rumah kontrakan itu, satu pintu adalah milik Aini—nama lengkapnya Nuraini Ummia (30 tahun). Begitu pintu dibuka, tak ada yang tersembunyi: ruang tamu yang nyaris menyatu dengan ruang tidur, satu kasur, sebuah lemari kecil, dan sudut sempit tempat anaknya biasa bermain. Di bagian belakang, dapur dan kamar mandi berbagi ruang tanpa sekat—ruang-ruang yang setiap pagi menyambut rutinitas yang sama, berulang, dan jarang berubah.
Bagi keluarga muda itu, kontrakan bukan pilihan ideal. Ia adalah kompromi—antara kebutuhan tinggal dekat pusat kerja dan kemampuan ekonomi yang terus diuji oleh harga kota.
Dari sanalah Aini dan suaminya, Pringgo Aditya (31 tahun), setiap pagi berangkat bekerja, meninggalkan rumah sewaan senilai Rp 1,5 juta per bulan yang mereka tempati bersama buah hati mereka yang berusia dua tahun lima bulan. Anak sulung mereka dititipkan di rumah mertua yang jaraknya tak jauh dari kontrakan.
Glamor di Layar, Sempit di Rumah
Aini adalah jurnalis infotainment di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Setiap hari, pekerjaannya membawanya ke dunia yang gemerlap. Ia meliput kehidupan artis-artis nasional: rumah besar berpagar tinggi, dapur marmer, ruang keluarga lapang, kamar anak dengan mainan berjejer rapi.
Kamera merekam kemewahan, naskah siaran merangkai kisah keberhasilan, dan layar kaca memantulkan wajah kota yang tampak berlimpah.
Namun ketika liputan lapangan usai atau siaran selesai dan lampu studio dipadamkan, Aini pulang ke realitas yang jauh lebih sunyi. Tidak ada halaman, tidak ada ruang lega—hanya ruang sewa yang harus cukup bagi sebuah keluarga muda yang sedang menata masa depan.
“Kadang rasanya ironis. Setiap hari saya kerap meliput rumah artis, tapi untuk rumah sendiri rasanya masih jauh,” kata Aini kepada Ruzka Indonesia, Rabu (24/12/2025), saat ditemui di rumah kontrakannya.
Ketika Angka Bicara
Kisah Aini bukan cerita personal semata. Ia adalah potret umum kehidupan perkotaan Indonesia hari ini—potret yang menjadi semakin terang ketika angka-angka statistik dibaca dengan jujur.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 85,07 persen rumah tangga di Indonesia menempati rumah milik sendiri. Angka ini sekilas tampak menenangkan, seolah persoalan hunian telah selesai.
Namun data yang sama menyimpan paradoks. Di wilayah perkotaan, kepemilikan rumah turun menjadi 79,63 persen. Sisanya hidup dalam skema kontrak atau sewa (8,02 persen), bebas sewa (11,57 persen), serta dinas dan lainnya (0,78 persen).
Sebaliknya, di perdesaan, kepemilikan rumah justru mencapai 92,97 persen.
Indonesia adalah negara pemilik rumah—tetapi kota, sebagai pusat kerja dan pertumbuhan ekonomi, masih menjadi ruang hidup tanpa kepastian kepemilikan bagi banyak penghuninya.
Di sinilah paradoks kota Indonesia bekerja paling sunyi: negara ini mencatat lebih dari 85 persen rumah tangga memiliki rumah, tetapi di jantung perkotaan—tempat ekonomi tumbuh dan kerja keras diproduksi—kepemilikan justru menyusut.
Data BPS tidak sekadar menunjukkan angka, melainkan memperlihatkan arah hidup jutaan keluarga urban yang bergerak dari kontrakan ke kontrakan. Di tengah celah itulah peran negara diuji: apakah kota hanya akan menjadi ruang bekerja, atau juga ruang untuk menetap.
Transformasi Bank BTN, melalui pembiayaan, digitalisasi, dan penguatan ekosistem perumahan, berdiri tepat di simpul pertanyaan itu—bukan sebagai bank semata, melainkan sebagai ikhtiar agar kerja keras akhirnya berujung pada kepemilikan.
Kota yang Menarik, Tapi Tak Memiliki
Bagi keluarga muda seperti Aini, statistik itu terasa nyata. Urbanisasi menarik jutaan orang ke kota, sementara harga tanah dan rumah bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Tinggal dekat pusat kerja menjadi kebutuhan, sementara kepemilikan rumah menjelma jarak yang terus menjauh.
“Kami bukan tidak mau punya rumah,” ujar Aini. “Tapi hidup di kota itu seperti berlomba dengan waktu dan harga.”
Rumah sebagai Fondasi Sosial
Fenomena ini, menurut pengamat perumahan dari Universitas Indonesia, Miktha Farid Alkadri, tidak bisa dibaca sebagai kegagalan individu.
“Masalah hunian perkotaan bersifat struktural. Kota menarik tenaga kerja, tetapi sistem hunian belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas keluarga muda—terutama soal keterjangkauan, lokasi, dan pembiayaan,” ujarnya.
Rumah, lanjut Miktha, bukan sekadar aset ekonomi. “Ia fondasi sosial. Tanpa kepastian hunian, keluarga hidup dalam ketidakpastian jangka panjang—dan itu berdampak pada kualitas pengasuhan anak, kesehatan mental, hingga produktivitas.”
Ketimpangan Pembiayaan Hunian
Indikator makro menguatkan gambaran tersebut. Rasio kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap produk domestik bruto Indonesia masih berada di kisaran 3–4 persen, tertinggal dari sejumlah negara ASEAN yang telah mencapai 7–8 persen.
Backlog perumahan—kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah—masih menjadi pekerjaan besar nasional.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan hunian bukan semata soal minat masyarakat, tetapi keterbatasan sistem pembiayaan dan lemahnya ekosistem perumahan yang inklusif.
BTN: Dari Bank ke Arsitek Ekosistem
Di titik inilah peran negara menjadi krusial. Melalui Bank BTN, pembiayaan perumahan ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan. BTN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai arsitek ekosistem perumahan nasional.
Transformasi BTN berjalan pada dua jalur utama: digitalisasi layanan dan penguatan ekosistem. Penyederhanaan proses KPR, pemanfaatan kanal digital, serta inovasi produk diarahkan untuk menjawab ritme hidup kota yang cepat—ritme yang akrab bagi pekerja seperti jurnalis dengan tenggat waktu ketat.
Inovasi yang Mencari Jalan Pulang
Kesadaran bahwa pembiayaan saja tidak cukup melahirkan BTN Housingpreneur 2025—sebuah gerakan yang menjaring ide-ide segar dari mahasiswa, wirausaha, dan komunitas untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah dari berbagai sisi: desain, teknologi, keberlanjutan, hingga rantai nilai industri.
Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan bahwa persoalan hunian membutuhkan pendekatan akar rumput.
“Masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Rasio KPR terhadap PDB kita masih rendah. Artinya, potensi sektor ini besar sekaligus menantang,” ujar Setiyo dalam Kick Start BTN Housingpreneur 2025 di Auditorium Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Selasa (28/10/2025).
Menurut Setiyo, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas.
“Pembangunan perumahan menyentuh ratusan sektor industri dan sebagian besar berbasis lokal. Menggerakkan perumahan berarti menggerakkan ekonomi domestik.”
Hal serupa disampaikan Corporate Secretary BTN, Ramon Armando. “Housingpreneur bukan sekadar lomba. Kami membangun komunitas agar ide-ide inovatif bisa berkolaborasi dan berkembang. Ini adalah upaya memperkuat ekosistem perumahan secara berkelanjutan,” katanya.
Antara Kontrak dan Kepastian
Di ruang-ruang sempit kontrakan, perbincangan tentang kebijakan mungkin terdengar jauh. Tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh keluarga seperti Aini. Setiap bulan, uang sewa pergi tanpa meninggalkan jejak kepemilikan.
Setiap tahun, kontrak diperpanjang dengan kegelisahan yang sama: sampai kapan?
Bagi Aini, rumah adalah lebih dari dinding dan atap. Ia adalah ruang tumbuh anak, tempat pulang yang tetap, dan rasa aman yang tak bisa digantikan kontrak tahunan.
“Saya tidak bermimpi rumah besar. Saya hanya ingin rumah yang bisa kami sebut milik, tempat anak saya Zubair (2,5) tumbuh tanpa rasa khawatir harus pindah,” katanya.
Agar Kota Tak Sekadar Tempat Bekerja
Di kota yang tak pernah berhenti bergerak, kisah Aini mengingatkan bahwa kemajuan tidak cukup diukur dari gemerlap yang bisa diliput kamera. Data BPS telah menyingkap paradoks hunian perkotaan, sementara inovasi Bank BTN berupaya menjahit jarak antara kerja keras dan kepemilikan.
Di titik pertemuan itulah, peran negara diuji—bukan hanya memastikan roda ekonomi berputar, tetapi juga memastikan setiap keluarga pekerja memiliki alamat yang tetap. Sebab kota yang benar-benar maju bukanlah kota yang sekadar menampilkan kemewahan, melainkan kota yang memberi ruang bagi warganya untuk menetap dan tumbuh dengan kepastian. (***)
Penulis: Djoni Satria/ Wartawan Senior
Komentar