RUZKA INDONESIA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok meradang mendengar pernyataan dari Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo R Muhammad Syafi’i yang menyebut selama 20 tahun pemerintah sebelumnya tidak ada pembangunan pendidikan Islam.
“Bayangkan, hampir 20 tahun siapa pun Wali Kotanya, tidak ada pembangunan pendidikan seperti yang dilakukan Wali Kota yang baru satu tahun ini,” ujar Wamenag saat peresmian Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Rangkapan Jaya , Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (21/01/2026).
Tak hanya itu saja, Wamenag juga memuji kebijakan Wali Kota Depok, Supian Suri yang telah menghibahkan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk pembangunan madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA).
“Bagi saya untuk Kota Depok cocok kita nobatkan Pak Wali Kota Supian Suri sebagai Bapak Madrasah Kota Depok,” ucapnya.
Pernyataan-pernyataan Wamenag tersebut dinilai tidak berbasis data dan mengabaikan kebijakan yang telah dijalankan Pemkot Depok dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam serta cukup banyak membantu kinerja Kantor Kemenang Kota Depok.
“Narasi yang menyebut “era lama” Pemkot Depok tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan adalah keliru dan menyesatkan publik,” tegas anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/01/2026).
PKS sebagai pengusung utama kepemimpinan Pemkot Depok selama 20 tahun memberi tanggapan keras dengan mengungkap fakta bahwa pemerintah sebelumnya, pada 3 Januari 2024 bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 secara resmi telah menghibahkan lima aset tanah dan bangunan kepada Kantor Kemenag Kota Depok.
Aset tersebut meliputi, gedung Kantor Kemenag Kota Depok seluas 1.234 meter persegi, lahan eks SDN Mekarjaya 24 untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Depok, lahan eks Rumah Potong Hewan (RPH) untuk MTsN di Rabgkapan Jaya, Pancoran Mas, gedung KUA Kecamatan Sawangan dan gedung KUA Kecamatan Sukmajaya.
“Ini bukan klaim sepihak. Data ini dicatat dan diberitakan media. Jadi tidak benar jika disebut Pemkot Depok era sebelumnya mengabaikan kebutuhan lahan dan infrastruktur pendidikan Islam,” ungkap Ade.
Lanjut Ade, memang semestinya pembangunan disegala bidang itu harus berkelanjutan siapapun pemimpinnya. Ia menilai pernyataan Wamenag tidak mejunjung tinggi norma sebagai pemimpin yang bijak dan negarawan.
“Kami menyanyangkan pernyataan pejabat negara yang tidak didukung fakta autentik. Penyebaran informasi yang tidak sesuai data otentik dapat dikategorikan sebagai kebohongan publik,” jelas Ade.
Ia mengajak semua pihak, khususnya pejabat publik, untuk mengedepankan prinsip tabayyun atau verifikasi sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.
“Pejabat negara hendaknya menjadi teladan dalam menjaga keakuratan informasi. Jangan sampai pernyataan yang keliru justru memuat opini dan merugikan nama baik daerah maupun institusi,” pungkas Ade. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar