Dari Sunyi ke Suara: Tiga Kisah Kepemilikan Rumah, Inklusi, dan Transformasi BTN

RUZKA INDONESIA — Pagi masih separuh gelap ketika cahaya pucat mulai merayap pelan menyentuh atap-atap rumah di Perumahan Bukit Pinus Banjaran, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Di sebuah rumah kecil bercat sederhana, pagi turun seperti embun—hening dan pelan. Tak ada suara yang memecah udara, tak ada kata yang terucap. Hanya sepasang tangan yang bergerak perlahan, langkah yang hati-hati, dan tatapan panjang yang menyimpan seluruh percakapan.

Dari celah jendela, cahaya pucat tadi menyelinap tipis, jatuh di lantai keramik yang masih dingin. Di atas meja kayu kecil, uap teh mengepul pelan, naik sebentar lalu menghilang—seperti doa yang dilepas tanpa suara.

Di balik pintu itu, Djepri dan Iin memulai hari dalam bahasa yang tak terdengar, namun penuh makna. Mereka adalah pasangan tunarungu dan tunawicara. Dunia mereka sunyi, tetapi bukan berarti kosong. Justru di dalam keheningan itulah mereka menyusun mimpi paling sederhana sekaligus paling besar: memiliki rumah yang benar-benar bisa mereka sebut milik sendiri.

Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Djepri tak langsung bersiap berangkat kerja. Jaket ojek daring tergantung rapi di dinding. Helm hijau diletakkan di sudut ruangan. Ponsel di atas meja belum bergetar, belum menunjukkan tanda order masuk. Untuk beberapa menit, ia membiarkan pagi berjalan tanpa tergesa.

Rumah ini bukan sekadar bangunan berdinding semen dan beratap genteng. Ia adalah jawaban atas penantian panjang. Ia adalah ruang aman dari dunia yang kerap tak ramah pada mereka yang berbeda. Di tempat inilah, dalam diam yang akrab, Djepri dan Iin menemukan ketenangan yang dulu hanya bisa mereka bayangkan.

Karena bagi mereka, memiliki rumah bukan hanya soal tempat berteduh. Ini tentang martabat. Tentang perjuangan yang tak selalu terdengar, tetapi nyata. Tentang cinta yang tak membutuhkan suara untuk dipahami.

Dan pagi itu, di antara embun yang perlahan menguap, mimpi yang pernah terasa jauh kini berdiri tegak—menjadi rumah.

Dunia Tanpa Suara, Tanpa Kepastian

Djepri, 40 tahun, mengandalkan penghasilan sebagai pengemudi ojek daring untuk menghidupi keluarga. Setiap hari ia menyusuri jalanan Banjaran dan sekitarnya, menerima order yang tak pernah bisa dipastikan jumlahnya. Ada hari ketika aplikasi bergetar tanpa henti. Ada hari ketika layar ponsel tetap sunyi.

Penghasilannya sekitar Rp200 ribu per hari—kadang cukup, kadang pas-pasan. Tidak ada slip gaji tetap. Tidak ada angka penghasilan bulanan yang stabil. Dalam sistem perbankan formal, kondisi seperti itu kerap dibaca sebagai risiko.

Namun di balik fluktuasi pendapatan itu, ada konsistensi kerja. Ada kedisiplinan. Ada tanggung jawab yang tak pernah absen.

Sebelum menetap di Bukit Pinus Banjaran, keluarga ini sempat tinggal di rumah milik keluarga di kawasan Lembang, Bandung Barat. Namun situasi yang tak lagi kondusif membuat mereka harus berpindah. Air sempat terputus. Gesekan dengan lingkungan tak mudah dijelaskan—terlebih bagi mereka yang tak dapat menyuarakan keberatan.

Rumah itu akhirnya dijual. Dan pencarian dimulai kembali.

Dunia bergerak seperti ombak kata-kata yang tak henti memecah, bisik kesepakatan, debat yang meninggi, janji yang diucapkan cepat. Di tengah gelombang itu, Djepri belajar membaca bibir dan ekspresi, menangkap makna dari gerak yang nyaris tak terlihat.

Namun ketika yang dibicarakan adalah masa depan keluarganya sendiri, ia seperti berdiri di laut tanpa penanda arah. Segalanya terasa lebih sunyi, lebih dalam.

Setiap malam, saat anak-anaknya telah terlelap dan rumah kembali tenggelam dalam hening, satu pertanyaan itu datang pelan, nyaris tanpa suara—apakah kami sudah cukup?

Tekanan itu bukan hanya milik Djepri. Di Kabupaten Bandung, jumlah angkatan kerja pada 2024 mencapai sekitar 1,91 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 6,36 persen—lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Di wilayah dengan mayoritas penduduk usia produktif, persaingan memperoleh penghasilan tetap dan hunian layak menjadi tantangan nyata.

Sementara itu, harga rumah terus bergerak naik. Data Bank Indonesia pada Triwulan IV 2025 menunjukkan indeks harga properti residensial masih tumbuh secara tahunan. Artinya, waktu tak selalu berpihak pada mereka yang menunggu terlalu lama. Penjualan rumah tipe kecil dan menengah memang meningkat, tetapi akses pembiayaan tetap menjadi kunci utama.

Sekitar 70,88 persen konsumen masih mengandalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai sumber pembiayaan. Bagi pekerja informal seperti Djepri, angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah batas antara memiliki rumah atau terus berada dalam ketidakpastian.

Dalam dunia yang tak memberi mereka banyak ruang bersuara, ada satu sosok kecil yang menjadi penghubung.

Anak yang Menjadi Jembatan

Di ruang tamu sederhana itu, Maudy Lestari Djepri Iin, 16 tahun, tumbuh melampaui usianya. Sejak kecil, ia tak pernah mengenal suara orang tuanya sebagai penanda kasih sayang. Yang ia pahami hanyalah sentuhan, tatapan, dan gerak tangan yang perlahan membentuk arti. Ketika teman-temannya belajar berbicara untuk dirinya sendiri, Maudy belajar berbicara untuk orang lain.

“Ayah dan ibu tidak bisa mendengar dan berbicara. Dari kecil aku lihat gerakan tangan mereka,” katanya pelan kepada RUZKA INDONESIA saat ditemui di rumah mereka, Senin (16/2/2026).

Di sekolah, ia menjadi perantara ketika guru ingin berbicara dengan orang tuanya. Di puskesmas, ia menerjemahkan pertanyaan dokter dan jawaban ayah-ibunya dengan hati-hati. Di warung, ia menunjuk barang sambil menjelaskan maksud keluarga kecil itu.

Ia bukan hanya anak. Ia menjadi jembatan.

Maudy telah memahami istilah yang bahkan tak semua orang dewasa mengerti: cicilan, tenor, uang muka, suku bunga, berkas pengajuan, hingga persetujuan kredit bank.

Ia tidak mempelajarinya dari buku ekonomi. Ia memahaminya dari percakapan di ruang tamu—dari gerak tangan ayah dan ibunya yang mencoba menjelaskan angka-angka lewat bahasa isyarat.

Bagi Maudy, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah berarti tidak lagi pindah. Tidak lagi menjelaskan kepada teman sekolah mengapa alamat berubah. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian.

Dan ketika kabar tentang perumahan bersubsidi di Bukit Pinus Banjaran sampai kepada keluarga itu—bukan dari iklan besar, melainkan dari sesama penyandang disabilitas—Maudy tahu perannya akan kembali dibutuhkan.

Pintu yang Dibuka

Hari itu, di kantor pemasaran perumahan Bukit Pinus Banjaran, suasana berjalan seperti biasa. Berkas disusun. Brosur dibagikan. Percakapan tentang harga rumah dan cicilan mengalir sebagaimana mestinya.

Lalu pintu terbuka.

Sepasang suami istri masuk—lebih banyak diam—ditemani seorang anak perempuan yang berdiri sedikit di depan.

Anak itulah yang berbicara.

Ia menyampaikan maksud kedua orang tuanya. Menjelaskan perlahan. Menerjemahkan harapan yang selama ini hidup dalam sunyi.

Di ruang itu, bukan hanya pengajuan kredit rumah subsidi yang sedang berlangsung. Ada keberanian yang sedang diuji.

Ryan Pratama, Direktur Utama Setiabudiland, pengembang Bukit Pinus Banjaran, masih mengingat jelas momen tersebut. Di sela pertemuan mingguan bersama tim pemasaran, kabar itu datang dan mengubah suasana ruangan.

“Awalnya kami tahu dari cara mereka berkomunikasi. Bukan karena mereka berbeda, tetapi karena kami melihat ada perjuangan di situ,” ujarnya.

Menurut Ryan, membangun rumah subsidi bukan sekadar membangun unit hunian, melainkan membuka akses dan kesempatan.

“Kami percaya rumah layak itu hak semua orang, termasuk teman-teman penyandang disabilitas dan pekerja informal. Tugas kami sebagai pengembang adalah memastikan mereka tidak merasa ragu untuk datang dan mengajukan permohonan kredit rumah subsidi,” katanya.

Di tempat yang sama, Hendro, staf pemasaran yang mendampingi pasangan tunarungu-tunawicara itu, memilih memperlambat ritme. Ia tidak tergesa menjelaskan angka. Ia bahkan memberi ruang yang cukup agar proses penerjemahan berlangsung utuh.

“Yang banyak bicara justru anaknya. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat tenang,” kenangnya.

Hari itu, bukan brosur yang bekerja. Yang bekerja adalah empati. Dari ruang itulah perjalanan yang lebih formal dimulai.

Meja Verifikasi: Tempat Inklusi Diuji

Bagi sebagian orang, pengajuan KPR ke Bank Tabungan Negara (BTN) mungkin hanya soal formulir dan tanda tangan. Namun bagi Djepri dan Iin, itu adalah wilayah yang sama sekali baru.

Di atas meja kecil kantor pemasaran, berkas-berkas mulai dibuka: fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan penghasilan, rekening koran. Hendro menjelaskan satu per satu skema KPR Sejahtera Tapak Kepmen 689, suku bunga tetap, tenor hingga 20 tahun, cicilan per bulan, uang muka, hingga tahapan verifikasi.

Setiap kalimat berhenti sejenak di telinga Maudy, lalu berpindah ke tangannya. Jemarinya bergerak cepat membentuk isyarat. Ayah dan ibunya menatapnya penuh konsentrasi. Sesekali mereka bertanya lewat gerakan tangan, dan Maudy kembali menerjemahkan dengan suara tenang.

Ritme percakapan menjadi berbeda. Satu kalimat diucapkan. Satu kalimat diterjemahkan. Satu jawaban dijelaskan kembali.

Di sela-sela proses itu, kekhawatiran sempat muncul: apakah penghasilan sebagai pengemudi ojek daring cukup dianggap layak? Apakah fluktuasi order harian akan menjadi penghalang?

Maudy kembali menjadi jembatan.

Ia menyampaikan bahwa ayahnya bekerja setiap hari. Bahwa penghasilannya memang tidak tetap, tetapi konsisten. Bahwa rumah itu bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan.

Keluarga ini akhirnya mengajukan KPR Sejahtera Tapak Kepmen 689 melalui BTN, sesuai ketentuan Kepmen PUPR Nomor 689 Tahun 2023—skema pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Indonesia, lebih dari 17,8 juta warga tercatat sebagai penyandang disabilitas pada 2024. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak mereka atas hunian yang layak. Namun hak di atas kertas tidak selalu otomatis menjadi akses dalam praktik.

Banyak penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, tanpa slip gaji tetap dan struktur penghasilan yang mudah diverifikasi. Dalam sistem perbankan konvensional, kondisi itu kerap dipandang sebagai risiko.

Padahal di balik fluktuasi pendapatan, ada konsistensi kerja.

Di titik inilah inklusi diuji—bukan dalam seminar, melainkan dalam proses kredit yang konkret.

Rumah yang mereka ajukan bukan hanya bangunan. Ia adalah wujud dari kebijakan yang diharapkan mampu menjangkau mereka yang selama ini berdiri di pinggir sistem pembiayaan formal.

Perjuangan yang Tak Hanya Satu

Perjuangan memiliki rumah bukan hanya milik Djepri dan Iin. Di tempat berbeda, dengan latar kehidupan yang lain, harapan serupa juga tumbuh.

Namanya Fajar Maulana. Usianya baru 18 tahun. Tangannya lincah, langkahnya cepat, senyumnya sopan. Jika tak diberi tahu, orang akan mengira ia sekadar pelayan rumah makan pada umumnya—lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan gaji tak sampai dua juta rupiah.

Di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Fajar menjalani hari-harinya sebagai pelayan di sebuah Warung Makan bernama Bentet Mang Dian.

Tubuhnya kurus, tapi geraknya cekatan. Ia terbiasa mengantarkan sepiring nasi timbel lengkap dengan lalapan dan sambal terasi ke meja pelanggan. Upah yang ia terima tidak besar dan tidak selalu tetap. Namun sejak mulai bekerja, Fajar sudah memiliki satu tujuan yang jelas.

“Saya hanya ingin punya tempat pulang yang benar-benar milik sendiri,” ujarnya kepada RUZKA INDONESIA saat ditemui di kediamannya, Selasa (17/2/2026).

Sejak usia 15 tahun, ia sudah membantu di warung makan itu. Awalnya mencuci piring. Lalu membersihkan meja. Kini ia sudah dipercaya melayani pelanggan.

Penghasilannya tak tetap, dengan rata-rata Rp1,7 juta per bulan, ditambah uang tip jika sedang ramai.

Di usia ketika banyak teman sebayanya memikirkan motor baru atau gawai terbaru, Fajar memilih menabung. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya sedikit demi sedikit. Setiap bulan, ia menyisihkan Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Disetorkan ke rekening Bank BTN yang ia buka dua tahun lalu atas saran pamannya.

Keputusan itu bukan tanpa ragu. Harga rumah terasa jauh dari jangkauan. Pendapatan belum stabil. Statusnya pun masih lajang.

Namun ketika mendengar informasi tentang KPR subsidi, ia memberanikan diri mendatangi perumahan Bukit Cibadak Asri di Jalan Kebon Kai, Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat—sebuah proyek hunian bersubsidi yang juga dikembangkan oleh Setiabudiland, pengembang yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten menghadirkan rumah terjangkau bagi keluarga muda dan pekerja sektor informal.

Awalnya ia canggung. Dunia perbankan terasa asing. Istilah tenor, bunga tetap, hingga syarat administrasi terdengar rumit. Namun penjelasan yang sabar dari tenaga pemasar perumahan itu membuatnya perlahan memahami proses.

Ia mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Mengisi formulir. Menunggu proses verifikasi.

Bagi Fajar, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski rasa takut itu ada.

Proses pengajuan dimulai. Formulir diisi. Data diperiksa. Berkas diserahkan untuk diproses ke pihak Bank BTN.

Setelah itu, fase yang tak kalah menegangkan dimulai: survei kelayakan.

Suatu sore, seorang analis kredit datang ke warung makan tempat Fajar bekerja. Ia memperhatikan aktivitas Fajar, berbincang dengan pemilik warung, mencatat penghasilan, dan menanyakan pengeluaran bulanan.

“Yakin sanggup bayar Rp1 jutaan lebih tiap bulan?” tanya analis itu, nada suaranya datar.

Fajar menarik napas pelan, mencoba menjaga suaranya tetap stabil.

“Iya, Pak. Saya sudah hitung. Insya Allah sanggup.”

“Masih 18 tahun. Rencana ke depan gimana? Kalau nanti nikah? Kalau penghasilan turun?”

Pertanyaan itu beruntun. Tidak menyerang, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sempit.

Malam itu Fajar pulang dengan kepala penuh hitungan. Ia membuka kembali brosur yang diberikan Bima. Menghitung ulang cicilan. Mengurangkan dengan kebutuhan makan, transportasi, dan membantu orang tua.

Angka-angka itu berputar di kepalanya seperti roda yang tak pernah benar-benar berhenti, bahkan ketika malam sudah larut.

Di rumah, ia lebih banyak diam.

Ibunya memperhatikan perubahan itu.

“Kenapa, Jar?”

“Takut nggak lolos, Mah. Takut dianggap belum mampu.”

Ibunya memandang anaknya lama. Anak yang dulu berhenti sekolah karena keadaan, kini justru mencoba melompat lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan.

“Kalau niatnya baik dan kamu disiplin, Insya Allah ada jalan,” katanya pelan.

Hari-hari berikutnya terasa lebih panjang dari biasanya.

Setiap kali ponselnya bergetar, jantung Fajar ikut berdebar. Setiap notifikasi WhatsApp yang muncul membuatnya menahan napas sejenak.

Ketika kabar persetujuan datang, ibunya tak mampu menahan haru. Di ruang tamu kecil rumah mereka, pesan singkat yang masuk ke ponselnya itu menjadi penanda perubahan arah hidup.

Rumah bagi Fajar bukan sekadar investasi. Ia adalah simbol kemandirian—bahwa generasi muda dari keluarga sederhana pun memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki alamat tetap.

Data GoodStats 2025 menunjukkan bahwa 51,22 juta pekerja Indonesia—atau 34,63 persen tenaga kerja—masih berpendidikan SD ke bawah. Sementara lulusan pendidikan tinggi (D4–S3) baru menyentuh 10,81 persen. Struktur ini menegaskan bahwa pasar kerja nasional masih didominasi sektor informal dan padat karya, dengan tingkat keterampilan yang relatif terbatas.

Dalam lanskap seperti itu, sosok Fajar Maulana menjadi representasi penting dari generasi pekerja yang bergerak di tengah realitas tersebut. Ia berdiri di antara statistik besar bernama “mayoritas”, namun menghadirkan cerita yang tak sekadar angka. Ketika pendidikan menengah dan kejuruan mulai tumbuh tipis—SMP naik 0,19 persen dan SMK 0,17 persen—perubahan itu bukan hanya soal persentase, melainkan soal peluang mobilitas sosial yang perlahan terbuka.

Kisah Fajar memperlihatkan bagaimana akses pendidikan, meski tidak selalu hingga jenjang tinggi, tetap dapat menjadi fondasi produktivitas dan daya tahan ekonomi keluarga. Di tengah kebutuhan industri yang semakin terdigitalisasi, perjalanan Fajar menegaskan pentingnya peningkatan skill dan adaptasi, bukan hanya bagi individu, tetapi bagi arah pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, Fajar Maulana bukan sekadar tokoh dalam satu cerita personal. Ia adalah cermin dari struktur ketenagakerjaan Indonesia hari ini—sekaligus simbol dari potensi transformasi yang masih mungkin terjadi ketika pendidikan, kesempatan, dan ketekunan bertemu dalam satu garis perjuangan.

Pada akhirnya, kisah Fajar Maulana bukan hanya tentang satu individu yang bertahan di tengah keterbatasan pendidikan nasional. Ia adalah narasi tentang inklusi yang bekerja—tentang bagaimana setiap akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi bisa menjadi titik balik bagi satu keluarga, bahkan satu generasi.

Di tengah angka-angka yang masih menunjukkan tantangan besar, Fajar membuktikan bahwa transformasi bukan sekadar wacana kebijakan. Ia hidup, bergerak, dan bertumbuh dalam langkah kecil yang konsisten—dari ruang belajar sederhana hingga ruang kerja yang memberi martabat. Dan selama masih ada Fajar-Fajar lain yang memilih untuk naik satu tingkat lebih tinggi, harapan itu tidak pernah benar-benar padam.

Menunggu Kepastian Setelah Bertahun-Tahun

Jika Fajar adalah wajah generasi muda yang berani melompat lebih awal, maka di sudut lain Kabupaten Bandung, ada kisah tentang penantian panjang yang tak kalah sunyi.

Perjuangan serupa juga dijalani Muhammad Syarif, 38 tahun, seorang tukang pangkas rambut.

Selama lebih dari satu dekade, ia berpindah dari kontrakan ke kontrakan. Setiap kali masa sewa habis, ia harus kembali mencari tempat baru. Tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan bahwa anak-anaknya bisa tumbuh di lingkungan yang sama dalam jangka panjang.

Sebagai tukang pangkas rambut yang mengandalkan pelanggan harian, ia terbiasa menghadapi penghasilan yang tidak menentu, ramai menjelang Lebaran dan sepi di hari biasa. Selama bertahun-tahun kondisi itu membuatnya ragu untuk mengajukan kredit rumah karena khawatir tak sanggup membayar cicilan, khawatir ditolak karena tak memiliki status pegawai tetap.

Namun ia tak berhenti berusaha.

Ketika menerima Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari BTN Kantor Cabang Bandung, Jalan Jawa No. 7, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, ia tak mampu menyembunyikan rasa syukur.

“Bahagia, bangga, dan bersyukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Dokumen itu bukan sekadar lembaran kertas. Ia adalah kepastian yang selama ini dinanti. Ia adalah alamat yang akhirnya tetap.

Kisah Syarif menunjukkan bahwa di balik ketidakpastian pekerjaan informal, terdapat ketekunan yang sering luput dari penilaian administratif semata.

Realitas Sosial yang Lebih Luas

Data per November 2025 menunjukkan sekitar 57,7 persen atau sekitar 85,3 juta pekerja di Indonesia berada di sektor informal dari total 147,91 juta tenaga kerja. Mayoritas tidak memiliki penghasilan tetap atau slip gaji bulanan.

Dalam konteks pembiayaan perumahan, kondisi ini menjadi tantangan struktural karena sebagian besar produk KPR dirancang untuk pekerja formal dengan pendapatan stabil.

Pengamat properti Anton Sitorus menilai generasi muda menghadapi tekanan ganda: harga rumah meningkat lebih cepat dibanding kenaikan upah, sementara pola konsumsi urban membuat prioritas kepemilikan hunian kerap tertunda.

Menurut Anton, tanpa dukungan subsidi, kelompok berpenghasilan rendah akan sulit masuk pasar perumahan formal.

Dalam lanskap seperti itulah kisah Djepri dan Iin, Fajar Maulana, serta Muhammad Syarif menemukan konteksnya. Mereka bukan pengecualian, melainkan bagian dari jutaan pekerja yang berada di tepi sistem formal, tetapi tetap menyimpan harapan untuk memiliki rumah yang layak.

Dari satu keluarga, kisah ini kini melebar menjadi gambaran tentang tantangan struktural pembiayaan perumahan di Indonesia.

Di tengah tantangan struktural itu, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka ingin memiliki rumah, melainkan apakah sistem bersedia membuka pintunya.

Transformasi BTN: Dari Satu Rumah ke Jutaan Rumah

Menjawab kebutuhan jutaan pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah bukan perkara sederhana. Ia membutuhkan sistem pembiayaan yang adaptif, kolaborasi dengan pengembang, serta kebijakan yang berpihak.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen perseroan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal dan generasi muda.

“Kami ingin memastikan bahwa akses terhadap kepemilikan rumah tidak hanya dinikmati oleh mereka yang bekerja di sektor formal. Selama ada komitmen dan kemampuan membayar, generasi muda dan pekerja informal juga harus memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.

Menurut Nixon, transformasi layanan dan ekosistem pembiayaan BTN membuat akses KPR subsidi kini semakin inklusif, dengan proses yang lebih terintegrasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah serta pengembang.

Secara historis, peran itu tercermin dalam angka.

Sejak 1976, BTN telah menyalurkan kredit perumahan sebanyak 5,97 juta unit dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp555,11 triliun. Sebanyak 4,4 juta unit atau sekitar 74 persen di antaranya merupakan KPR subsidi, dengan nilai pembiayaan Rp300,99 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembiayaan nonsubsidi mencapai 1,3 juta unit senilai Rp218,57 triliun, sementara KAR/KBR mencatat 262.876 unit dengan total Rp35,5 triliun.

Pada 2026, BTN dipercaya menyalurkan sekitar 220 ribu unit KPR subsidi—sekitar 62 persen dari total nasional.

“Artinya, BTN mengakadkan sekitar 1.000 rumah setiap hari,” kata Nixon.

Di atas kertas, angka-angka itu adalah statistik.

Namun dalam konteks pembangunan nasional, ia adalah peta keberpihakan—menunjukkan siapa yang diprioritaskan dan sejauh mana akses pembiayaan diperluas.

Jika satu rumah berarti satu keluarga yang tak lagi berpindah, maka 5,97 juta unit berarti jutaan kisah yang berubah arah.

Alamat bagi Mereka yang Lama Berdiri di Luar Sistem

Transformasi perbankan sering dipahami sebagai digitalisasi, integrasi sistem, atau percepatan proses. Namun bagi keluarga seperti Djepri dan Iin, Fajar Maulana, serta Muhammad Syarif, transformasi itu terasa dalam bentuk yang jauh lebih konkret: pintu yang benar-benar terbuka.

Bagi pekerja informal dan penyandang disabilitas, sistem keuangan formal kerap terasa jauh. Bukan karena mereka tidak bekerja, melainkan karena pekerjaan mereka tidak selalu mudah diterjemahkan dalam angka yang stabil.

Ketika proses verifikasi dilakukan secara proporsional, ketika kemampuan bayar dinilai secara komprehensif, dan ketika komunikasi dibuka dengan empati, sistem tidak lagi menjadi pagar—melainkan jembatan.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa inklusi bukan sekadar slogan. Ia hadir dalam keputusan kredit yang terukur, dalam berkas yang diverifikasi, dalam akad yang ditandatangani dengan penuh kesadaran.

Di Perumahan Bukit Pinus Banjaran, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Djepri tetap menyusuri jalanan Banjaran untuk bekerja. Iin menata rumah yang kini benar-benar bisa ia sebut miliknya. Maudy belajar dengan lebih tenang karena keluarganya tak lagi dihantui bayang-bayang kontrakan dan kepindahan mendadak.

Di sudut lain, Fajar Maulana tetap melayani pelanggan di warung makan tempat ia bekerja, sambil mencicil rumah yang kini berdiri atas namanya sendiri—sebuah capaian yang dulu terasa jauh dari jangkauan pemuda seusianya. Sementara Muhammad Syarif memangkas rambut pelanggan di ruang usahanya, di rumah yang akhirnya memberi rasa aman bagi keluarganya setelah bertahun-tahun berpindah kontrakan.

Tak ada perubahan yang dramatis dalam rutinitas mereka. Mereka tetap bekerja, tetap berjuang, tetap menghitung pengeluaran setiap bulan. Namun satu hal tidak lagi tinggal bersama mereka: ketidakpastian.

Rumah yang dulu hanya menjadi angan kini telah menjadi alamat resmi, tercatat secara hukum, dan menjadi pijakan untuk merencanakan masa depan.

Selama masih ada keluarga yang akhirnya dapat menyebut sebuah rumah sebagai miliknya sendiri—baik itu Djepri, Fajar Maulana, maupun Muhammad Syarif—maka transformasi pembiayaan perumahan bukan sekadar strategi bisnis, melainkan upaya memperluas akses dan menjaga martabat.

Dulu rumah mereka lahir dari percakapan dalam diam. Kini ia berdiri sebagai suara yang sah di mata hukum—alamat yang tercatat, cicilan yang dibayar, dan masa depan yang bisa direncanakan. Dari sunyi yang panjang, lahirlah kepastian. (***)

Jurnalis/Editor: Djoni Satria