JAKARTA — Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian tajam pasca-sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar mundur dari jabatannya.
Desakan ini sekaligus mengangkat kembali wacana penggunaan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) sebagai mekanisme konstitusional penentuan kepemimpinan organisasi.
Merespons konflik internal yang dinilai kian mengkhawatirkan di tubuh PBNU ini, para tokoh muda intelektual NU yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi.
Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU, Gus Hery Haryanto Azumi, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang tengah menyeruak saat ini. Wasekjen PBNU era KH Prof Dr Said Agil Sirajd ini menegaskan penyerahan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi menjadi solusi yang paling tepat untuk mengakhiri perbedaan dan menjaga keutuhan organisasi.
“Kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Rais Aam PBNU dan Ketua Umum segera menyerahkan mandat organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi. Langkah ini merupakan cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” ujar Gus Hery dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025) malam.
Mantan Ketua Umum PB PMII ini juga menegaskan, konflik di level puncak kepengurusan NU yang berlarut-larut ini berpotensi membahayakan masa depan organisasi dan umat secara luas. Menurutnya, perpecahan di internal NU tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak lebih luas, tidak hanya bagi organisasi dan kaum Nahdliyin, tetapi juga bagi bangsa dan negara.
Hal senada disampaikan oleh Fadli Yasir, tokoh muda NU asal Sumatra. “Kita harus bisa keluar dari perbedaan dan perpecahan ini dengan baik, jika tidak, kita sedang membahayakan masa depan organisasi, kita membahayakan ummat, kita membahayakan bangsa dan negara,” ucap Ketua PP ISNU tersebut.
Karena itu, Gus Hery meminta seluruh jajaran pengurus NU, mulai dari tingkat wilayah hingga cabang agar mengikuti arahan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai upaya mencari solusi terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi agar tidak terjebak dalam konflik kepengurusan.
Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi yang pernah diterapkan dalam sejarah organisasi adalah metode yang lebih sesuai untuk menangani persoalan kepemimpinan PBNU. Ahwa merupakan sistem musyawarah mufakat yang menetapkan pimpinan melalui ulama senior yang dipilih berdasarkan AD/ART NU, dan dikaitkan dengan tradisi Islam klasik dalam penentuan pemimpin komunitas.
Gus Hery juga menegaskan jangan sampai ada pihak yang membuka ruang bagi munculnya dualisme kepengurusan di tubuh NU. Menurutnya, mendukung dualisme sama artinya dengan mendukung perpecahan organisasi. “Jangan ada dualisme kepengurusan, jangan biarkan kesempatan terjadi dualisme, jangan dukung dualisme, karena sejatinya kita sama saja mendukung perpecahan organisasi”.
Opsi Solusi Rasional
Dalam tulisan opininya di The Jakarta Post edisi 16 Desember 2025, bertajuk “A test of wisdom: NU grapples with conflict and politics,” Gus Hery menyatakan bahwa dalam situasi kebuntuan seperti sekarang, Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai opsi solutif yang rasional dan konstitusional. MLB bukan aib, melainkan ikhtiar jam’iyyah untuk mengembalikan kedaulatan kepada warga NU. Tentu dengan satu syarat penting: semua pihak harus menahan diri, menghentikan mobilisasi kekuatan, dan mengedepankan akhlak organisasi.
MLB yang disiapkan secara jujur, inklusif, dan bermartabat bisa menjadi jalan damai untuk mengakhiri konflik tanpa meninggalkan luka sejarah yang terlalu dalam.
Sebagai organisasi para ulama, NU seharusnya dituntun oleh kebijaksanaan, bukan oleh nafsu kekuasaan. Para kiai sepuh—yang usia dan ilmunya semakin matang—sudah semestinya semakin mawas diri. Berebut jabatan dan duniawi justru berpotensi merusak teladan keulamaan.
Sudah saatnya para ulama sepuh dan ulama khos mengambil posisi sebagai peneduh dan penuntun, bukan sebagai pihak yang saling bertikai. Kepemimpinan struktural NU perlu mulai diberikan ruang lebih luas kepada kader-kader muda NU yang jumlahnya sangat banyak, terpelajar, menguasai ilmu agama dan ilmu sosial, serta memiliki kapasitas global. Inilah cara sehat menyiapkan NU memasuki abad kedua.
Lebih lanjut Gus Hery menegaskan bahwa NU yang bersatu dan bermartabat jauh lebih bermanfaat bagi stabilitas nasional dibanding NU yang terbelah dan mudah dimanipulasi.
Konflik ini, sekeras apa pun, seharusnya menjadi momentum muhasabah bersama. NU telah memasuki abad kedua. Kini saatnya seluruh ulama sepuh, ulama khos, dan kader strategis NU berhenti bertikai dan mulai merumuskan grand design serta blue print NU untuk 100 tahun ke depan.
Jika konflik ini disikapi dengan kebijaksanaan, NU akan lahir kembali dengan kedewasaan baru. Namun jika dibiarkan menjadi arena perebutan kekuasaan semata, sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan kolektif kita menjaga amanah para muassis.
NU terlalu besar, terlalu berharga, dan terlalu mulia untuk dikorbankan oleh ambisi sesaat. Saatnya kembali ke khittah: mengabdi kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan.
(***)
Komentar