RUZKA-REPUBLIKA NETWORK – Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000-an menjadi 240-an BUMN meraih banyak dukungan.
Pengamat BUMN Okky Setiawan Kamarga mengungkapkan, penyederhanaan tersebut akan membuat BUMN lebih efisien.
“Pemangkasan jumlah BUMN akan membuat kinerjanya fokus. Sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara,”tegasnya di Jakarta hari ini Rabu (22/10/2025).
Selain itu, lanjut Okky, pemangkasan jumlah BUMN bisa mengurangi potensi korupsi. Okky memberi contoh dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait pembangunan PLTU 1 Kalbar yang menyeret bekas Dirut PLN Fahmi Mochtar yang saat ini ditangani Bareskrim Polri.
“Di masa lalu pembangunan PLTU kerap terjadi korupsi,” katanya.
Okky menyebut pembangunan PLTU Mulut Tambabg Riau 1, dan PLTU 2 Cirebon yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Okky juga menyoroti korupsi tata niaga minyak mentah di PT Pertamina (Persero) yang melibatkan direksi anak perusahaan Pertamina.
Kejaksaan Agung menetapkan 18 tersangka berasal dari kalangan internal Pertamina, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta.
“Pemangkasan BUMN merupakan langkah strategis agar skandal dugaan korupsi seperti yang terjadi di PLN, Pertamina, dan BUMN lain tak terulang di masa depan,”tegasnya.
Okky pun menyarankan agar Presiden Prabowo rutin melakukan penyegaran di jajaran manajemen BUMN. Hal itu dinilainya penting agar BUMN lebih akuntabel.
“Misalnya di PLN maupun BUMN lain yang masa jabatan direksinya sudah lama. Perlu segera dilakukan penyegaran. Penyegaran manajemen BUMN penting untuk meningkatkan performa kinerja dan menutup peluang korupsi,” tutupnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, ” ujar Prabowo.
Kepala Negara menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina juga menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital. ***
