RUZKA INDONESIA – Membandingkan besarnya bantuan pemerintah yang triliunan dengan donasi warga yang miliaran tentu sangat disayangkan. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya.
Apa yang diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya, tak selayaknya mengutarakan hal itu saat Raker dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebab, pernyataan demikian menunjukkan ketidakpekaan terhadap gerakan warga, khususnya dalam membantu korban bencana Sumatera.
"Endipat sebagai anggota DPR seharusnya bersyukur warga masih memiliki kesetiakawanan sosial. Hal itu ditunjukkan dengan adanya donasi dari warga Rp 10 miliar untuk meringankan beban saudaranya sebangsa dan senegara," ungkap Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Selasa (09/12/2025) siang.
Menurut Jamil, sungguh tak layak membandingkan bantuan pemerintah yang triliunan dengan donasi warga yang hanya miliaran. Pemerintah dengan menguasai semua sumber daya tentu hal biasa dapat menggelontorkan anggaran triliunan ke korban bencana. Sementara wargà yang dalam waktu singkat dapat mengumpulkan miliaran seharusnya diapreasi, bukan diremehkan apalagi dihardik.
"Walaupun harus diakui, Endipat melampiaskan hal itu tampaknya karena kecewa kepada Menteri Komdigi Meutya Hafid. Komunikasi publik pemerintah yang lemah, sehingga membuat masyarakat tak tahu kalau pemerintah sudah menggelontorkan triliunan ke korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kecewanya Endipat kepada Menteri Komdigi seharusnya tidak melebar dengan meremehkan bantuan warga kepada korban bencana. Endipat seharusnya cukup mengkritik Menteri Komdigi, dan bila perlu memintanya mundur," jelas Jamil.
Hal itu logis karena komunikasi publik Komdigi selama ini cukup lemah. Setidaknya hal itu terlihat sejak Komdigi dipimpin Meutya Hafid dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) yang dipimpin Fifi Aleyda Yahya.
"Dua sosok itu memang tidak punya latar belakang komunikasi publik. Mereka hanya pernah bekerja di teve yang tidak sama dalam mendesain komunikasi publik. Jadi, kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, tidak terlihat karena lemahnya komunikasi publik. Komdigi tampak tak banyak berperan dalam menginformasikan apa saja yang dilakukan pemerintah kepada korban bencana," lanjut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Komdigi, papar Jamil, sesungguhnya telah gagal dalam berkontribusi dalam menginformasikan semua kebijakan dan action yang dilakukan pemerintah. Komdigi justru kalah dengan influencer dalam menginformasikan bencana Sumatera, termasuk penyerahan bantuan dari warga kepada korban bencana.
"Jadi, Endipat lebih pas meminta Meutya Hafid dan Fifi Aleyda Yahya mundur dari jabatannya. Hal itu lebih bijak daripada menghardik dan meremehkan donasi warga yang miliaran," tandas Jamil. (***)
