Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia saat wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (17/12/2025). (Foto: Tangkapan layar kanal YouTube resmi CNBC Indonesia)
RUZKA INDONESIA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi nasional pada 2025 dengan mengandalkan pengawasan berbasis teknologi digital dari hulu hingga hilir.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, memastikan total pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton akan disalurkan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi petani sebagai bagian dari strategi memperkuat produktivitas pertanian menuju swasembada pangan nasional.
“Pupuk subsidi bukan sekadar soal distribusi barang, tetapi soal keadilan. Teknologi kami gunakan untuk memastikan hanya petani yang berhak yang bisa menebus pupuk,” ujar Rahmad Pribadi dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, yang tayang di kanal YouTube CNBC Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah melalui Pupuk Indonesia terus memperkuat pengawasan penyaluran pupuk subsidi seiring dengan penyederhanaan regulasi yang telah diterapkan. Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, distribusi logistik, hingga penebusan pupuk di tingkat kios oleh petani.
Sistem i-Pubers dan Jejak Digital Petani
Rahmad menyebut, salah satu instrumen utama pengawasan adalah sistem i-Pubers (Integrasi Pelayanan Pupuk Bersubsidi) sebuah aplikasi digital dari Kementerian Pertanian RI dan PT Pupuk Indonesia untuk mempermudah petani menebus pupuk subsidi hanya dengan menunjukkan KTP.
Platform digital i-Pubers akan mencatat seluruh petani penerima pupuk subsidi di Indonesia. Melalui sistem ini, alokasi pupuk setiap petani tercatat secara detail dan terintegrasi.
“Seluruh petani yang memiliki alokasi pupuk bersubsidi sudah terdaftar di i-Pubers. Ketika petani datang ke kios, cukup membawa KTP, lalu discan. Dari situ langsung terlihat berapa alokasinya, sudah ditebus berapa, dan sisanya berapa,” katanya.
Ia menuturkan, setiap transaksi penebusan pupuk subsidi juga dilengkapi dengan geotagging dan dokumentasi foto, sehingga identitas penebus, lokasi, serta waktu transaksi dapat dipantau secara real time.
“Dengan cara ini, siapa yang menebus pupuk menjadi sangat transparan. Tidak ada lagi ruang abu-abu dalam penyaluran,” ujarnya.
Menurut Rahmad, pendekatan digital ini bukan hanya untuk memudahkan administrasi, melainkan untuk menutup celah penyimpangan yang selama ini kerap terjadi dalam sistem manual berbasis dokumen kertas.
Rantai Logistik Dipantau Real Time
Pengawasan tidak berhenti di tingkat petani. Pupuk Indonesia juga membangun sistem pemantauan outbound logistik yang memungkinkan perusahaan memonitor pergerakan pupuk sejak keluar dari pabrik hingga tiba di kios.
“Mulai dari kapal yang sandar di pelabuhan pabrik, seluruh datanya kami catat secara real time. Bukan hanya data, tetapi juga visualnya. Ada CCTV yang bisa dipantau langsung,” tutur Rahmad.
Ia menjelaskan, kapal pengangkut pupuk dilengkapi GPS, begitu pula truk-truk distribusi di darat. Saat pupuk diturunkan di pelabuhan tujuan, disimpan di gudang, hingga diangkut ke kios, seluruh proses terekam dalam sistem digital.
“Gudang-gudang yang kami miliki bisa kami lihat stoknya secara real time. Truk keluar masuk terpantau, truk berjalan pun ada GPS. Ini membangun visibility supply chain yang sangat kuat,” katanya.
Dengan visibilitas rantai pasok tersebut, Rahmad menegaskan Pupuk Indonesia dapat melakukan pengawasan secara ketat dan cepat dalam merespons setiap indikasi penyimpangan.
Sanksi Tegas: Satu Tombol dari Jakarta
Rahmad tidak menampik bahwa potensi kecurangan tetap ada dalam sistem distribusi pupuk subsidi. Namun, dengan digitalisasi, tindakan tegas kini dapat dilakukan dalam hitungan menit.
“Kalau ada kios, distributor, penyalur, bahkan truk yang nakal, dari Jakarta kami cukup tekan satu tombol. Hari itu juga penyalurannya langsung berhenti,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pupuk Indonesia bekerja erat dengan Kementerian Pertanian untuk menindak setiap indikasi pelanggaran. Sistem memungkinkan penghentian distribusi dilakukan on the day, begitu laporan diterima.
“Di menit yang sama saat laporan masuk, kami bisa langsung hentikan. Tidak perlu menunggu berhari-hari seperti dulu,” katanya.
Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap mengedepankan asas keadilan. Jika terdapat laporan yang belum tentu benar, pihak yang dihentikan diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian.
“Kami stop dulu, lalu kami minta pembuktian terbalik. Kalau setelah evaluasi ternyata tidak terbukti, sistem bisa kami hidupkan kembali,” tuturnya.
Menurutnya, perbedaan mendasar dengan sistem lama adalah kepastian penegakan aturan. Pada era manual, penghentian administratif sering kali tidak efektif karena penyaluran masih bisa berlangsung tanpa terdeteksi.
“Sekarang itu tidak mungkin lagi. Semua tercatat, semua terlihat,” tegas Rahmad.
Aplikasi i-Pubers untuk mempermudah petani menebus pupuk subsidi hanya dengan menunjukkan KTP. (Foto: Tangkapan layar kanal YouTube resmi CNBC Indonesia)
Petani Tak Perlu Melek Teknologi
Menjawab kekhawatiran bahwa digitalisasi dapat menyulitkan petani, terutama yang tidak akrab dengan teknologi, Rahmad menegaskan bahwa sistem justru dirancang agar sederhana di sisi petani.
“Petani itu beneficiary, penerima manfaat. Yang mengoperasikan teknologi adalah kios. Petani cukup bawa KTP saja,” ujarnya.
Kios-kios pupuk kini dilengkapi sistem point of sales yang terhubung langsung dengan i-Pubers. Petani tidak diwajibkan memiliki ponsel pintar atau aplikasi khusus untuk menebus pupuk subsidi.
Menurut Rahmad, pendekatan ini penting agar transformasi digital tidak menciptakan eksklusi bagi petani kecil dan petani lansia.
“Kami ingin teknologi ini memudahkan, bukan membebani,” katanya.
Tonggak Baru Sejarah Pupuk Subsidi
Rahmad mengungkapkan, dampak digitalisasi mulai terlihat nyata pada awal 2025. Untuk pertama kalinya dalam hampir 70 tahun sejarah pupuk subsidi, petani di seluruh Indonesia dapat menebus pupuk secara serempak sejak hari pertama tahun berjalan.
“Pada 1 Januari 2025, bahkan pukul 00.12, sudah ada petani di Lampung yang menebus pupuk. Itu terjadi di banyak daerah, secara sporadis,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya, di mana penebusan pupuk di awal tahun sering terhambat oleh administrasi yang belum rampung dan distribusi data yang lambat ke kios-kios.
“Dulu tanggal 1 Januari belum bisa tebus, surat belum sampai. Sekarang data langsung masuk ke kios. Begitu alokasi tersedia, petani bisa langsung menebus,” tuturnya.
Rahmad menilai, kecepatan dan kepastian ini menjadi kunci dalam menjaga momentum musim tanam dan produktivitas pertanian.
Jaminan Pasokan dan Diskon Harga
Selain pengawasan, Pupuk Indonesia juga memastikan keamanan pasokan pupuk subsidi selama musim tanam Oktober 2025 hingga Maret 2026. Perusahaan memaksimalkan kapasitas produksi nasional sebesar 14,5 juta ton untuk memenuhi kebutuhan subsidi sebesar 9,55 juta ton.
“Kapasitas produksi kami cukup. Dengan 14,5 juta ton, kebutuhan pupuk subsidi nasional bisa terpenuhi,” kata Rahmad.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan diskon harga pupuk subsidi hingga 20 persen menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani, khususnya di tengah tantangan biaya produksi pertanian.
“Kami ingin petani fokus pada produksi, bukan khawatir soal harga pupuk,” ujarnya.
Kurangi Ketergantungan Impor Bahan Baku
Dalam jangka panjang, Rahmad menyebut Pupuk Indonesia juga aktif menjajaki kerja sama dengan tambang bahan baku di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
“Kami melihat prospek kerja sama dengan tambang bahan baku nasional. Ini penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk,” tuturnya.
Menurutnya, ketahanan pasokan bahan baku menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pupuk nasional, terutama di tengah dinamika global yang kerap memengaruhi rantai pasok internasional.
Teknologi untuk Keadilan Petani
Menutup pernyataannya, Rahmad menekankan bahwa seluruh transformasi digital yang dilakukan Pupuk Indonesia berpijak pada satu tujuan utama: keadilan bagi petani.
“Digitalisasi ini bukan soal canggih-canggihan teknologi. Ini cara kami memastikan rasa keadilan benar-benar dirasakan petani, dari ujung paling jauh sekalipun,” katanya.
Ia memastikan, dengan sistem yang semakin transparan dan terintegrasi, pupuk subsidi akan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, sekaligus menutup ruang bagi praktik curang yang merugikan negara dan petani.
“Yang berhak akan mendapatkan pupuk. Yang tidak berhak, tidak bisa menebus. Itu prinsip kami,” pungkas Rahmad Pribadi. (***)
Penulis: Djoni Satria/Wartawan Senior
Komentar