Ketika Hoaks Menumpang Bencana
Diskusi nasional ini menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda yang membedah isu pemberitaan bencana secara komprehensif—mulai dari tantangan internal media, perilaku publik di ruang digital, hingga perspektif mitigasi kebencanaan nasional.
Narasumber pertama, Ridwan Ewako, Koordinator Bidang Organisasi PWI Kota Depok sekaligus pegiat isu anti-hoaks dari Independen Media, mengangkat topik “Tantangan Peliputan Bencana: Hoax Cederai Pilar Persatuan dan Kesatuan Nasional.”
Ridwan menyoroti bagaimana hoaks dan disinformasi hampir selalu menyertai peristiwa bencana. Mulai dari data korban yang dilebih-lebihkan, foto lama yang diunggah ulang, hingga narasi provokatif yang memecah empati publik. Dalam situasi darurat, hoaks bukan sekadar informasi salah—ia berpotensi memperkeruh situasi, memicu konflik, dan merusak kepercayaan publik terhadap media.
“Hoaks dalam pemberitaan bencana bukan hanya soal kesalahan informasi. Ia bisa mencederai empati dan merusak persatuan jika dibiarkan,” tegas Ridwan kepada Ruzka Indonesia melalui saluran WhatsApp, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, media profesional memiliki peran strategis sebagai penjernih informasi di tengah kebisingan digital. Untuk itu, disiplin dasar jurnalistik—verifikasi, konfirmasi, dan keberanian menahan diri saat informasi belum utuh—harus kembali ditegakkan.
Edukasi Publik di Tengah Banjir Informasi
Perspektif akademik disampaikan oleh Dr. Ressi Dwiana, M.A., dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia sekaligus peneliti komunikasi bencana. Dalam materinya bertajuk “Memasifkan Edukasi: Kami Netizen Cerdas, Bukan Korban Medsos,” ia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi tanpa saringan.
Dalam kesempatan yang berbeda di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/1/2026), menurut Ressi, media dan masyarakat berada dalam satu ekosistem yang saling memengaruhi. Ketika media tergoda pada sensasi dan kecepatan, publik ikut terbiasa mengonsumsi informasi dangkal. Sebaliknya, publik yang kritis dan melek literasi digital akan mendorong media bekerja lebih bertanggung jawab.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan netizen. Media dan masyarakat harus tumbuh bersama. Tanpa edukasi yang masif, publik akan terus berada dalam posisi rentan sebagai korban misinformasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi bencana seharusnya tidak berhenti saat peristiwa terjadi. Edukasi tentang risiko, mitigasi, dan pemulihan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Data, Mitigasi, dan Etika Informasi
Sementara itu, perspektif kebencanaan nasional disampaikan oleh Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Melalui topik “Profesionalitas Mitigasi: Antisipasi dan Penanganan Pascabencana,” ia menekankan pentingnya sinergi antara data resmi, komunikasi publik, dan peran media.
Menurut Abdul Muhari, dalam berbagai pernyataannya kepada media, pers memiliki peran strategis dalam setiap fase kebencanaan—pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Informasi yang disampaikan media sangat menentukan respons masyarakat. Kesalahan framing atau penyebaran data yang belum terverifikasi dapat memperlambat penanganan dan pemulihan.
“Media adalah mitra penting dalam mitigasi bencana. Cara informasi disampaikan bisa menyelamatkan, tapi juga bisa mencederai,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa empati tidak boleh mengalahkan akurasi, dan kecepatan tidak boleh mengorbankan konteks.
Mengembalikan Marwah Jurnalisme
Diskusi Nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi forum berbagi gagasan, tetapi juga menghasilkan kesadaran kolektif bahwa pemberitaan bencana membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan keberanian melawan arus informasi yang menyesatkan.
Dengan melibatkan wartawan, pegiat media, akademisi, dan pemangku kebijakan, PWI Kota Depok ingin menegaskan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi yang berpihak pada kemanusiaan. Di balik setiap data dan headline, ada manusia yang sedang berjuang bertahan.
Di awal tahun 2026, diskusi ini menjadi ruang refleksi penting—bahwa kerja jurnalistik bukan sekadar soal teknis liputan, tetapi soal tanggung jawab moral.
Sebagaimana pesan yang diusung dalam kegiatan ini: rawat empati, jaga akurasi, dan lawan hoaks. Karena di saat bencana datang, kehadiran media yang profesional bukan hanya dibutuhkan—tetapi menentukan. (***)
Jurnalis/ Editor: Djoni Satria
Komentar