RUZKAINDONESIA.ID — Kabut pagi turun pelan di atas petak-petak sawah yang tersisa di Kota Depok, Jawa Barat—ruang produksi pangan yang kian menyempit, tetapi tetap dibebani persoalan lama: kelangkaan pupuk subsidi.
Sementara itu, di kota penyangga ibu kota yang tumbuh cepat, sawah justru berjalan mundur—mengecil pelan, tetapi memikul beban yang tak pernah ikut berkurang.
Wilayah Tapos, di bagian timur kota yang kini lebih sering dikenal dengan perumahan dan deru kendaraan, hamparan padi masih bertahan seperti sisa ingatan tentang Depok yang agraris, tempat petani masih menggantungkan satu musim tanam pada kepastian pupuk yang tak selalu datang tepat waktu.
Pada ruang yang tersisa itulah, persoalan pupuk tidak dibaca lewat grafik atau laporan—melainkan dijalani hari demi hari.
Di pematang sempit itu, Endin (52), warga Jalan Raya Tapos RT 04/RW 01, petani penggarap lahan sawah yang tersisa di pinggiran kota di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, berdiri memandangi tanaman padinya di lahan yang tergenang air.
“Lahannya tinggal segini,” katanya sambil menunjuk sekeliling. “Tapi urusan pupuk tetap sama ribetnya,” ujarnya kepada Ruzka Indonesia, Kamis (25/12/2025).
Membaca Kota Depok Dalam Angka 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat, pada 2024 luas lahan sawah di Kota Depok tinggal 61 hektare. Sawangan menyisakan 4 hektare, Cipayung 7 hektare, dan Tapos menjadi yang terluas dengan 50 hektare sawah—sebagian besar ditanami padi. Angka itu kecil, nyaris simbolik, namun justru memperlihatkan betapa rapuhnya ruang produksi pangan di kota penyangga ibu kota ini.
Ketika lahan menyusut sampai sebatas simbol, setiap kebijakan pupuk menjadi penentu—bukan hanya bagi hasil panen, tetapi bagi keberlanjutan sawah itu sendiri.
Di Depok, tanah memang makin sempit, tetapi kebutuhan pupuk tidak pernah ikut menyusut. Bagi Endin dan segelintir petani yang tersisa, pupuk tetap menjadi penentu hidup atau mati satu musim tanam.
Pupuk subsidi memang datang. Tapi tidak selalu cukup.
Sawah yang Menyempit, Beban yang Tetap Berat
Dalam beberapa tahun terakhir, negara mencoba memperbaiki satu simpul penting dalam rantai pupuk: harga di tingkat petani. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dan memberlakukannya secara nasional mulai 22 Oktober 2025.
Kini, harga pupuk subsidi ditetapkan sebagai berikut:
- Urea: Rp 1.800 per kilogram
- ZA Khusus Tebu: Rp 1.360 per kilogram
- NPK untuk Kakao: Rp 2.640 per kilogram
- NPK Phonska: Rp 1.840 per kilogram
- Pupuk Organik: Rp 640 per kilogram
Penurunan HET ini memberi napas baru bagi petani kecil. Dibanding harga pupuk non-subsidi yang bisa melambung di atas Rp 12.000 per kilogram, selisihnya sangat signifikan. Bagi Endin, harga murah belum otomatis berarti cukup.
“Murah iya,” kata Endin. “Tapi kalau jatahnya kurang, ya sama saja.”
Di titik inilah kebijakan berhenti menjadi angka, dan berubah menjadi soal cukup atau tidaknya satu musim tanam.
Pupuk boleh dirancang di Jakarta, diproduksi di pabrik, dan diatur di kementerian, tetapi nilainya baru benar-benar selesai ketika sampai ke tangan petani—seperti Endin. Sawah-sawah kecil di Depok menjadi titik awal sekaligus tempat terakhir untuk menilai apakah kebijakan pupuk sungguh bekerja.
Rantai Panjang yang Tak Terlihat
Namun persoalan pupuk tidak selalu bermula di kios atau di pematang sawah. Jauh sebelum itu, ia bergerak diam-diam dari hulu yang jarang terlihat.
Kelangkaan pupuk kerap dipahami sebagai persoalan kios dan distribusi. Padahal, jauh sebelum pupuk tiba di karung-karung plastik di pinggir sawah, ada rantai panjang yang bekerja tanpa suara.
Mengutip Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia 2023, pupuk nitrogen seperti urea bukan produk sederhana. Ia lahir dari gas alam, yang menjadi bahan baku utama sekaligus sumber energi dalam proses produksinya. Sekitar 90 persen biaya produksi pupuk nitrogen bergantung pada gas, baik sebagai bahan baku maupun energi pabrik.
Ketergantungan ini membuat industri pupuk sangat sensitif terhadap dinamika pasokan energi. Dalam kajian yang dimuat Metrotvnews.com, (31/1/2025), anggota Dewan Pakar Youth Energy & Environment Council (YeC), Tepy Septyana, menegaskan bahwa “gas alam diperlukan sebagai sumber energi dan bahan baku utama dalam proses pembuatan pupuk di Indonesia.”
Tepy bahkan memperkirakan, untuk menopang kebutuhan produksi pupuk nasional pada 2030, dibutuhkan pasokan gas alam hampir 1 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).
Dalam laporan Energy Efficiency and CO₂ Emissions in Ammonia Production yang dipublikasikan International Fertilizer Industry Association pada Desember 2009, disebutkan bahwa gas alam merupakan bahan baku utama produksi pupuk nitrogen dan sangat menentukan biaya produksi.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa pabrik-pabrik dengan kinerja terbaik membutuhkan sekitar 28–33 GJ energi per ton amonia, menggambarkan betapa rapuhnya industri pupuk terhadap fluktuasi energi.
Mengacu pada Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia 2023 dan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), industri pupuk nasional menjadi salah satu sektor industri dengan ketergantungan terbesar terhadap gas bumi. Bagi Pupuk Indonesia, gas alam bukan sekadar energi, melainkan urat nadi produksi—mengalir melalui pipa-pipa panjang, menghidupkan reaktor, dan menjaga denyut pabrik pupuk tetap berdetak.
Harga gas industri untuk pupuk ditetapkan sekitar USD 6 per MMBTU (Million British Thermal Unit) melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan Kementerian ESDM, sebagai upaya menekan biaya produksi pupuk nasional.
Faktanya, berbagai paparan Pupuk Indonesia dan pembahasan bersama Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa gangguan pasokan gas dapat berdampak langsung pada operasional pabrik pupuk, mulai dari penurunan utilitas hingga tertundanya produksi.
Di titik inilah pupuk berhenti menjadi sekadar produk industri. Ia berubah menjadi instrumen kebijakan negara. Keputusan tentang gas di hulu akan berjalan jauh—melintasi pabrik, gudang, dan pelabuhan—hingga akhirnya bermuara di sawah-sawah kecil seperti di Depok.
Mesin Tua dan Upaya Modernisasi
Sebagian pabrik pupuk di Indonesia dibangun sejak era 1970–1980-an. Mesin-mesin tua itu masih bekerja, namun dengan tingkat efisiensi energi yang lebih rendah dibanding teknologi generasi baru. Setiap ton pupuk yang dihasilkan menuntut konsumsi gas yang besar dan biaya produksi yang tidak kecil.
Mengacu pada publikasi resmi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang serta Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia 2024, pabrik Pusri IIIB di Palembang dirancang dengan teknologi yang lebih modern dan efisien. Di tahun 2024 pula, Pupuk Sriwidjaja Palembang mampu memproduksi hampir 1,86 juta ton pupuk urea, menunjukkan pabrik tetap bekerja stabil dan pasokan pupuk dari sisi produksi relatif terjaga. Pabrik ini menjadi bagian dari upaya Pupuk Indonesia menekan konsumsi energi dan meningkatkan keandalan pasokan pupuk nasional.
Modernisasi pabrik bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pertaruhan jangka panjang agar pupuk tetap terjangkau—terutama ketika negara menurunkan HET di tingkat petani.
Subsidi, Anggaran, dan Jurang Kebutuhan
Persoalan pupuk tidak berhenti di pabrik. Ia berlanjut ke meja kebijakan.
Data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian tahun 2024 mencatat kebutuhan pupuk nasional berada di kisaran 22–24 juta ton. Tetapi alokasi pupuk bersubsidi yang mampu disediakan pemerintah hanya sekitar 9,55 juta ton.
Untuk menopang skema subsidi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29,7 triliun dalam APBN 2024, sebagaimana tercantum dalam kebijakan Kementerian Pertanian, pelaksanaan distribusi oleh Pupuk Indonesia, serta penganggaran oleh Kementerian Keuangan.
Angka itu besar, tetapi tetap menyisakan jurang antara kebutuhan agronomis petani dan kemampuan fiskal negara. Jurang inilah yang perlahan menyempit ketika kebijakan itu turun ke sawah.
Di Depok, Endin tak pernah membaca dokumen APBN atau e-RDKK. Tapi ia merasakan dampaknya langsung. Jatah pupuk datang, namun harus dibagi. Dosis dipangkas, hasil panen pun tak lagi maksimal.
Distribusi di Negeri yang Tak Pernah Mudah
Mengacu pada data PT Pupuk Indonesia tahun 2024, pupuk yang diproduksi di pabrik-pabrik nasional harus menempuh perjalanan panjang melintasi geografi Indonesia yang terbentang dari darat hingga kepulauan. Lebih dari 1.000 distributor dan sekitar 28.000 kios resmi menjadi tulang punggung distribusi pupuk nasional.
Logistik di negeri kepulauan bukan perkara sederhana. Di Sumatera Selatan, pendangkalan Sungai Musi kerap menghambat distribusi pupuk melalui jalur sungai, membuat kapasitas angkut kapal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hambatan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, mulai dari kondisi jalan yang rusak hingga cuaca ekstrem yang memperlambat jalur distribusi.
Setiap hambatan menambah waktu, biaya, dan risiko keterlambatan. Dan di ujung rantai, petani hanya melihat satu hal: pupuk datang terlambat atau tidak cukup.
Dosis yang Dipangkas, Panen yang Tertekan
Secara teknis, dosis ideal pemupukan padi berada di kisaran 250–300 kilogram per hektare, sebagaimana direkomendasikan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi. Di sisi lain, ketika pupuk terbatas, petani kerap hanya mampu memberi pupuk jauh di bawah kebutuhan ideal tersebut.
Konsekuensinya nyata. Berbagai kajian Kementerian Pertanian dan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Indonesia menunjukkan bahwa pemupukan di bawah rekomendasi berpotensi menurunkan produktivitas padi secara signifikan, terutama ketika dipadukan dengan kondisi cuaca dan lahan yang tidak ideal. Dampak itu tidak berhenti di laporan dan grafik, tetapi benar-benar terasa di sawah.
Endin menyadari itu. Ia tahu tanaman padinya tak akan tumbuh optimal. Tapi ia juga tahu, membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi hanya akan memindahkan masalah dari sawah ke dapur.
Menjaga Nadi Pangan di Tengah Kota
Di tengah kompleksitas itu, Pupuk Indonesia tidak sepenuhnya diam. Merujuk pada Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia tahun 2024, total produksi pupuk nasional mencapai sekitar 19.052.517 ton (Pupuk & Non Pupuk serta Fertilizer & Non-Fertilizer). Revitalisasi pabrik, peningkatan efisiensi energi, serta digitalisasi tata kelola terus dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan pupuk nasional.
Dalam skema distribusi, Kementerian Pertanian mencatat sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) telah mendata lebih dari 16 juta petani, menjadi fondasi penyaluran pupuk yang lebih tepat sasaran. Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi tahun 2025 pun menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pupuk, terutama bagi petani kecil di wilayah dengan lahan yang kian menyempit seperti Depok.
Di tengah keterbatasan fiskal, tekanan energi global, dan ruang pertanian yang kian menyempit, industri pupuk dituntut bukan hanya kuat secara produksi, tetapi juga lentur menghadapi perubahan. Di titik inilah, keberlanjutan pupuk nasional tidak ditentukan oleh satu aktor saja, melainkan oleh orkestrasi antara kebijakan negara, kapasitas industri, dan ketepatan distribusi. Selama rantai itu terus dijaga, pupuk tidak sekadar hadir sebagai komoditas, tetapi sebagai penyangga diam-diam bagi ketahanan pangan yang sering luput dari sorotan.
Pertarungan Sunyi di Pematang Sawah
Menjelang siang, Endin kembali berdiri di pematang sawahnya yang kian sempit. Di balik satu genggam pupuk yang jatuh ke tanah, ada rantai panjang yang tak pernah ia lihat: pipa gas, mesin tua, anggaran negara, gudang, kapal, truk, dan kios.
Negara menghitung subsidi. Industri menghitung efisiensi. Pabrik menghitung tonase. Sementara di sawah, petani hanya menghitung satu hal: cukup atau tidaknya pupuk untuk bertahan hidup.
Di antara angka-angka itulah Pupuk Indonesia berdiri—sebagai jembatan sunyi antara energi, industri, dan pangan. Di situlah pangan berdaulat bukan slogan, melainkan hasil dari industri pupuk yang bekerja senyap dari hulu hingga hilir.
Dan selama pupuk tetap menjadi nadi pertanian, perjalanan panjang dari pipa gas hingga ke tangan petani bukan sekadar urusan pasokan. Ia adalah kerja senyap industri pupuk nasional—yang menjaga agar sawah-sawah kecil tetap berdenyut, panen tetap terjadi, dan ketahanan pangan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan hadir nyata di ladang tempat petani menggantungkan hidupnya. (***)
Oleh: Djoni Satria / Wartawan Senior
Komentar