RUZKA—REPUBLIKA NETWORK — Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang mulai menyalurkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 2 tahun anggaran 2025 disambut baik oleh Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga pemerhati pendidikan, Fahira Idris. Program bantuan biaya pendidikan yang menyasar 707.513 peserta didik dari berbagai jenjang sekolah dengan total anggaran mencapai Rp 1,61 triliun ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul Jakarta menuju kota global.
“KJP Plus ada salah satu implementasi nyata dari investasi pendidikan. Melalui KJP, Jakarta ingin memastikan akses pendidikan yang inklusif agar Jakarta dipenuhi talenta unggul yang akan menjadi tulang punggung transformasi kota ini menuju status global yang warganya sejahtera,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kepada RUZKA INDONESIA, Kamis (11/09/2025).
Menurut Senator Jakarta ini, sepanjang implementasinya, KJP Plus terbukti menjadi kebijakan strategis dan sebuah investasi tepat yang berhasil memastikan anak-anak Jakarta, terutama dari keluarga tidak mampu, tetap dapat mengenyam pendidikan 12 tahun penuh tanpa hambatan finansial.
Pengalaman negara-negara maju, lanjutnya, menunjukkan bahwa investasi pendidikan adalah kunci. KJP Plus berperan signifikan dalam membentuk generasi muda yang kompetitif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peduli pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan transformasi digital.
Agar KJP Plus semakin relevan dan berdampak jangka panjang dalam mendukung kemajuan dan visi Jakarta sebagai kota global, setidaknya terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian.
Pertama, integrasi KJP Plus dengan program pengembangan talenta. Menurut Fahira Idris, KJP Plus sebaiknya tidak hanya menjamin biaya pendidikan, tetapi juga memberi akses penerima pada program pelatihan digital, bahasa asing, kewirausahaan, hingga teknologi hijau. Hal ini penting agar lulusan Jakarta mampu bersaing di panggung internasional.
Lalu pemanfaatan data KJP Plus untuk Perencanaan Kota. Data penerima KJP Plus dapat dijadikan basis analisis sosial-ekonomi, sehingga Pemprov dapat merumuskan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang lebih presisi dan berkeadilan.
Sementara dengan mendorong kolaborasi dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta dapat menggandeng perusahaan teknologi, industri kreatif, maupun sektor swasta untuk menyediakan beasiswa tambahan, magang, serta peluang kerja bagi penerima KJP Plus. Hal ini akan menciptakan jembatan antara pendidikan dan dunia kerja.
“Sekali lagi, KJP Plus adalah investasi utama Jakarta menuju kota global. Dengan pendidikan sebagai pondasi, masa depan Jakarta tidak hanya cerah, tetapi juga berpeluang menjadi pusat inovasi, ekonomi, dan kota terkemuka di dunia,” pungkas Fahira Idris. (***)
