Puluhan warga melakukan aksi di depan perusahaan pakan. (Foto: Dok Eko Widiantoro)
RUZKA INDONESIA — Puluhan warga dari Desa Bantarjati dan Desa Biyawak, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar) bersama sejumlah kontraktor, menggeruduk sebuah perusahaan yang akan membangun sentra pabrik pakan ternak sapi dan kambing/domba, Kamis (18/12/2025).
Aksi itu dipicu kekecewaan lantaran hak pembayaran lahan dan pekerjaan proyek tak kunjung dituntaskan.
Warga datang untuk menagih pembayaran tanah mereka yang hingga kini belum dilunasi, bahkan sebagian mengaku belum menerima pembayaran sama sekali. Ketegangan sempat terjadi saat massa berusaha masuk ke area perusahaan dan dihalangi petugas keamanan. Namun setelah bernegosiasi, warga akhirnya dipersilakan masuk.
“Ini lahan kami, Pak. Mereka yang masuk bukan pemilik lahan,” teriak sejumlah warga di lokasi.
Warga mengaku lelah menunggu kepastian selama hampir tiga tahun. Salah seorang ibu rumah tangga menuturkan, lahan sawah yang dikuasai perusahaan merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarganya.
“Saya masyarakat kecil, Pak. Penghasilan saya dari sawah itu. Sekarang dibayar tidak, sawah tidak bisa digarap. Anak saya sekolah dari mana?” ujarnya dengan nada getir kepada awak media.
Ia menyebut, sejak lebih dari tiga tahun lalu sawah tersebut tak lagi bisa dimanfaatkan. Dalam kondisi terdesak, ia pun memohon perhatian pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat.
“Pak Bupati, Pak KDM, dan Pak Prabowo, tolongin saya,” pintanya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya. Seorang warga mengaku merasa dijebak pihak perusahaan karena diminta mengambil material dengan sistem utang.
“Saya merasa dijebak. Disuruh ngutang material oleh AT (inisial),” ucapnya.
Tak hanya warga, kontraktor asal Boyolali, Jawa Tengah, bernama Joko juga menyuarakan kekecewaan. Ia mengaku meninggalkan pekerjaan lain demi mengerjakan proyek tersebut. Namun hingga kini, pembayaran belum sepenuhnya diterima.
“Dari total tagihan Rp4,2 miliar, masih sekitar Rp2 miliar yang belum dibayar,” kata Joko.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperjuangkan hak masyarakat yang tanahnya belum dibayar selama bertahun-tahun.
“Kami bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tapi juga warga yang sudah tiga tahun menunggu kejelasan,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa melayangkan peringatan keras kepada pihak perusahaan. Mereka menuntut adanya itikad baik dan penyelesaian pembayaran dalam waktu tujuh hari.
“Kalau tidak ada penyelesaian, kami akan datang dengan massa yang lebih besar,” ancam Joko.
Kekecewaan warga bertambah lantaran pemilik maupun perwakilan perusahaan tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung. Meski demikian, massa menitipkan pesan kepada petugas keamanan agar tuntutan tersebut disampaikan kepada manajemen perusahaan.
Sementara itu, Kepala Desa Bantarjati, H. Suharno, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menjelaskan, terdapat dua kelompok yang datang ke perusahaan, yakni warga dari Desa Bantarjati dan Desa Biyawak, serta pihak lain dari luar kedua desa.
“Yang pertama warga yang merasa lahannya belum diselesaikan. Ada yang sudah dibayar, ada yang baru di-DP, dan ada juga yang belum dibayar sama sekali. Tapi semua lahan warga itu sudah berada dalam benteng penguasaan Pak Ari,” jelas Suharno.
Adapun kelompok kedua, lanjut dia, merupakan pihak luar desa yang berkaitan dengan pembangunan proyek, termasuk persoalan pembayaran material.
“Saya tidak tahu persis berapa kerugian yang dialami mereka,” ujarnya.
Suharno berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik-baik dan tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Mudah-mudahan ada penyelesaian secepatnya dan semua pihak bisa menahan diri,” pungkasnya. (Jurnalis: Eko Widiantoro)
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Komentar