RUZKA INDONESIA — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS, H. Achmad Fathoni, menawarkan solusi konkret untuk memutus rantai permasalahan sampah di Bumi Tegar Beriman.
Legislator dari Dapil II ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera beralih ke pola TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) berbasis zonasi di tingkat desa.
Ketergantungan pada penambahan armada angkutan sampah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) sudah tidak lagi efektif karena keterbatasan kemampuan daerah, ujar Fathoni, Selasa (10/02/26).
Fathoni, menekankan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga. Dengan memilah sampah sejak dini, beban pengolahan di tingkat lanjut akan berkurang drastis.
“Sampah itu paling hemat jika diselesaikan dari sumbernya. Jika dipilah di rumah, 50% sampah organik sudah selesai. Sisanya yang non-organik tidak akan bau lagi meski ada keterlambatan pengangkutan. Di sinilah peran Pemda untuk memberikan edukasi masif mengenai teknik pemilahan dan pengomposan,” jelas Fathoni.
Ia, mengusulkan agar setiap desa menentukan titik TPST mandiri. Pengelolaannya bisa dikolaborasikan antara pemerintah desa, kecamatan, hingga unsur TNI (Kodim) dengan memanfaatkan dana bantuan yang ada.
Fathoni, belajar dari kunjungan kerja ke Bandung dan Karawang, ia melihat peluang besar bagi Kabupaten Bogor untuk menjalin kerja sama dengan sektor industri.
“Bandung dan Karawang sudah punya MoU untuk menyuplai Refuse Derived Fuel (RDF) ke Indocement. Seharusnya kita (Kabupaten Bogor) jauh lebih berhak karena lokasinya ada di wilayah kita. Meski harganya mungkin tidak mencari profit besar, hasil penjualan RDF bisa menutupi biaya operasional pengangkutan dan pengolahan,” ungkapnya.
Dalam visinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke depan tidak lagi bertugas sebagai ‘tukang angkut’ sampah, melainkan sebagai fasilitator dan supervisor.
Tingkat Desa, Fokus pada pengadaan mesin pemilah dan pencacah untuk menghasilkan RDF. Tingkat Kabupaten, DLH menyediakan Insinerator untuk memusnahkan residu akhir yang sudah tidak bisa diolah lagi.
“Harapan saya, masalah sampah selesai di setiap desa. Kalau setiap desa punya fasilitas TPST, armada DLH bisa dipinjamkan ke desa, sementara dinas fokus memfasilitasi anggaran dan teknologi,” pungkas Fathoni. (***)
Jurnalis: Dwi Retno Sari
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar