RUZKA INDONESIA — Pemerhati kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), M.F. Rizki, S.T, angkat bicara terkait maraknya opini publik di media sosial yang menyoroti kualitas hingga transparansi proyek pembangunan jalan di daerah tersebut.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Kamis (16/4/2025), Rizki menilai sejumlah tudingan yang berkembang kerap tidak didasarkan pada pemahaman teknis yang utuh dan cenderung menggiring persepsi publik secara prematur.
Menurutnya, salah satu isu yang kerap diangkat adalah tuduhan proyek jalan dikerjakan “asal jadi”. Ia menegaskan, penilaian semacam itu tidak bisa hanya didasarkan pada pengamatan visual semata.
“Perlu dibedakan antara penilaian visual yang prematur dengan evaluasi teknis yang mengacu pada standar Dinas PUTR. Setiap tahapan pekerjaan diawasi secara berlapis, mulai dari pre-construction meeting hingga pengujian laboratorium terhadap mutu material,” ujar Rizki.
Ia menambahkan, menilai hasil pekerjaan sebelum masa pemeliharaan atau maintenance period berakhir merupakan bentuk penyederhanaan yang mengabaikan prosedur teknis yang berlaku.
Selain itu, Rizki juga menanggapi isu kurangnya transparansi dalam proyek infrastruktur. Ia menilai, transparansi tidak semata diukur dari narasi yang berkembang di media sosial, melainkan dari kepatuhan terhadap sistem resmi yang dapat diakses publik.
“Proses pengadaan sudah melalui e-katalog dan LPSE yang terbuka. Jika ada pihak yang menyampaikan tudingan tanpa merujuk pada dokumen seperti RKS dan kontrak, itu berpotensi menjadi disinformasi,” katanya.
Lebih jauh, ia menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai sensasional dan cenderung mengedepankan klikbait dibandingkan substansi. Menurut Rizki, pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Diskursus publik seharusnya dibangun dengan pendekatan berbasis data, bukan sekadar retorika yang minim verifikasi faktual di lapangan,” ucapnya.
Terkait kemungkinan keterlambatan proyek, Rizki menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti cuaca menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan dalam pekerjaan konstruksi. Kondisi tersebut, kata dia, berpengaruh terhadap proses teknis seperti curing time material.
“Memaksakan percepatan pekerjaan demi mengejar target administratif justru berisiko menurunkan kualitas dan daya tahan jalan dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan dengan menempatkan kualitas jangka panjang di atas kecepatan pengerjaan.
Di akhir pernyataannya, Rizki mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menilai suatu proyek pembangunan. Ia menekankan bahwa evaluasi akhir merupakan kewenangan auditor resmi seperti BPK dan Inspektorat.
“Penilaian harus berbasis data dan SOP, bukan sekadar opini atau asumsi yang belum terverifikasi,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar