RUZKA INDONESIA; JAKARTA – Delapan rekomendasi Komisi III DPR RI untuk mempercepat reformasi Polri dinilai belum cukup tajam menyentuh persoalan mendasar di tubuh kepolisian. SETARA Institute memandang, rekomendasi yang lahir dari rapat kerja bersama Kapolri pada 26 Januari 2026 itu masih dominan bersifat normatif dan berpotensi berhenti pada tataran simbolik.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menilai rekomendasi tersebut memang menunjukkan komitmen politik DPR dalam fungsi pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar delapan poin itu tidak diperlakukan sebagai agenda final reformasi.
“Reformasi Polri seharusnya dipahami sebagai proses perubahan mendasar, bukan sekadar pengulangan norma yang sudah tertulis di regulasi,” ujar Ikhsan dalam keterangan pers, Rabu (5/2/2026).
Menurut SETARA Institute, problem utama reformasi kepolisian bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta masih menguatnya praktik impunitas dalam struktur kelembagaan.
Sorotan tajam diarahkan pada rekomendasi yang menekankan penguatan pengawasan melalui DPR dan mekanisme internal Polri. Bagi SETARA, pendekatan ini cenderung memaksimalkan lembaga yang sudah ada tanpa terlebih dahulu menguji efektivitasnya. Hal serupa juga terlihat pada posisi Kompolnas yang selama ini dinilai tidak optimal karena terbatasnya kewenangan.
SETARA juga mengkritik penekanan reformasi pada aspek kultural, termasuk wacana penguatan nilai HAM dan demokrasi dalam pendidikan Polri. Ikhsan menilai pendekatan ini berisiko menjadi simbolik apabila struktur yang menopang budaya organisasi tidak dibenahi.
“Kultur organisasi dibentuk oleh sistem. Jika sistemnya masih permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan, pendidikan HAM hanya akan jadi formalitas,” katanya.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang masih membuka ruang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menilai frasa terkait penugasan tersebut inkonstitusional. SETARA menilai regulasi ini berpotensi menghidupkan kembali praktik lama dengan formulasi baru.
Di sisi kelembagaan, penegasan bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden dinilai tidak menawarkan solusi baru. Menurut SETARA, persoalan mendasar bukan pada posisi ketatanegaraan, melainkan pada besarnya kewenangan Polri yang tidak diimbangi mekanisme kontrol publik yang kuat.
Sebagai tawaran jalan keluar, SETARA merujuk pada riset mereka tahun 2024 tentang Desain Transformasi Polri. Studi itu memetakan 130 persoalan laten yang dirangkum menjadi 12 rumpun masalah, lalu diterjemahkan dalam 4 pilar transformasi, 12 agenda strategis, serta 50 langkah aksi konkret menuju transformasi Polri, sejalan dengan visi Indonesia 2045.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menegaskan bahwa reformasi Polri membutuhkan keberanian politik untuk melampaui pendekatan administratif. “Tanpa pembenahan struktur, instrumen, dan kultur secara bersamaan, reformasi hanya akan menjadi wacana,” ujarnya menandaskan.
(Siaran Pers SETARA Institute)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar