Ketika Negara Mahal, Pernikahan Dipaksa Menunggu

RUZKA INDONESIA — Pada usia tertentu, hidup seolah berubah menjadi antrean panjang. Antrean kerja, antrean cicilan, antrean kepastian. Di tengah antrean itu, cinta ikut berdiri—diam, menunggu giliran. Pernikahan tak lagi hadir sebagai perayaan, melainkan pertanyaan yang harus dijawab dengan perhitungan. Bukan karena ragu mencintai, melainkan karena takut salah melangkah di negeri yang kian mahal untuk ditinggali.

Ketika Cinta Harus Mengantre di Tengah Biaya Hidup

Pernikahan hari ini tak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi. Ia bukan lagi sekadar urusan perasaan, melainkan keputusan hidup yang menuntut kesiapan nyata—penghasilan, stabilitas, dan ketenangan mental. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, pekerjaan yang semakin fleksibel namun rapuh, serta masa depan yang sulit diprediksi, menunda menikah kerap menjadi pilihan paling rasional.

Pertanyaan “kapan menikah” sering datang sebagai tekanan sosial. Mereka yang belum menikah diposisikan seolah tertinggal, belum selesai, atau belum bertanggung jawab. Padahal, hidup tidak bergerak pada jam yang sama. Ada yang harus lebih lama mengantre, bukan karena enggan melangkah, melainkan karena medan hidupnya lebih terjal.

Data yang Membongkar Mitos Generasi Anti Nikah

Survei Litbang Kompas pada 10–13 November 2025 memotret kenyataan ini secara terang. Mayoritas responden yang belum menikah bukan karena menolak pernikahan. Sebanyak 36,9 persen responden menyatakan menunggu sampai mapan secara ekonomi, sementara 36,6 persen lainnya memilih fokus pada karier atau pekerjaan terlebih dahulu.

Dua angka ini berdiri berdampingan dan menyampaikan pesan yang sama: penundaan menikah sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan dunia kerja. Alasan lain menyusul di bawahnya. 23,7 persen responden mengaku belum menemukan pasangan yang cocok. Sementara itu, yang memilih hidup sendiri hanya 1,2 persen, dan yang secara tegas memutuskan tidak menikah bahkan hanya 0,5 persen.

Sisanya tersebar pada alasan yang relatif kecil: 0,4 persen belum menemukan pasangan yang direstui orang tua, 0,3 persen sedang mempersiapkan pernikahan, serta 0,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dijumlahkan, lebih dari 73 persen alasan belum menikah berkaitan langsung dengan ekonomi dan pekerjaan.

Angka-angka ini meruntuhkan stigma lama bahwa generasi hari ini takut berkomitmen. Yang terjadi justru kehati-hatian. Pernikahan tidak ditolak, tetapi tidak ingin dijalani dalam kondisi setengah matang.

Menunggu yang Disalahpahami sebagai Kegagalan

Menunggu kerap disalahpahami sebagai kegagalan. Dalam masyarakat yang masih menempatkan pernikahan sebagai tonggak kedewasaan, penundaan sering dibaca sebagai ketidakmampuan. Padahal, dalam konteks hari ini, menunggu justru merupakan bentuk tanggung jawab.

Banyak orang belajar dari pengalaman—baik pengalaman pribadi maupun cerita di sekitarnya. Rumah tangga yang goyah karena ekonomi, konflik yang berakar dari ketidakpastian kerja, hingga perceraian yang dipicu tekanan finansial menjadi pelajaran kolektif. Dari sana, muncul kesadaran sederhana: lebih baik menunda daripada membangun keluarga di atas fondasi yang rapuh.

Namun, nasihat normatif “jangan menikah kalau belum siap” sering berhenti sebagai kalimat bijak tanpa keberanian struktural. Siap versi siapa? Dalam sistem ekonomi yang timpang, kesiapan berubah menjadi garis akhir yang terus menjauh. Standar “mapan” naik seiring harga hidup, sementara penghasilan dan jaminan kerja tak selalu mengikuti.

Ironisnya, penantian itu jarang diberi ruang yang adil. Stigma tetap bekerja. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Penilaian diam-diam terus berjalan. Seolah individu sepenuhnya bertanggung jawab atas kondisi yang sejatinya dibentuk oleh sistem.

Negara Mahal dan Beban yang Dilimpahkan ke Individu

Di sinilah persoalan menjadi struktural. Upah yang stagnan, harga rumah yang melambung, biaya pendidikan yang terus meningkat, serta jaminan kerja yang semakin tidak pasti membuat hidup dewasa terasa seperti arena bertahan, bukan berkembang. Ketika bekerja penuh waktu tidak menjamin rasa aman jangka panjang, pernikahan pun berubah menjadi proyek berisiko tinggi.

Survei Litbang Kompas kembali menegaskan hal ini saat menanyakan apa yang paling diperhatikan sebelum menikah. Kesiapan ekonomi menempati urutan pertama dengan 35,2 persen, disusul kesiapan mental sebesar 33,4 persen. Di bawahnya, pasangan yang cocok berada pada angka 20,9 persen.

Faktor-faktor yang selama ini dianggap utama secara normatif justru tertinggal jauh. Dukungan atau restu orang tua hanya dipilih oleh 7,0 persen responden. Kesiapan agama berada di angka 0,9 persen, dan kesiapan fisik hanya 0,8 persen. Selebihnya, 1,4 persen menyebut banyak faktor sekaligus, dan 0,4 persen lainnya alasan lain.

Data ini berbicara keras. Hal-hal yang bersifat simbolik dan normatif kalah oleh dua kebutuhan paling konkret: ekonomi dan kesehatan mental. Ini bukan tanda degradasi nilai, melainkan adaptasi rasional terhadap realitas hidup.

Sayangnya, adaptasi ini dibalas dengan pelimpahan beban kepada individu. Negara seolah berkata: urus sendiri kesiapanmu, tanggung sendiri risikomu. Padahal, kebijakan upah layak, perumahan terjangkau, jaminan sosial yang kuat, dan kepastian kerja bukan sekadar isu ekonomi. Ia adalah fondasi kehidupan keluarga.

Saat Kalkulator Mengalahkan Romantisme

Di negeri yang mahal, kalkulator mengalahkan romantisme. Cinta tidak mati; ia bernegosiasi dengan realitas. Ia harus mengantre di belakang cicilan, kontrak kerja, dan biaya hidup. Pernikahan tetap diimpikan, tetapi ditunda sampai tanah di bawah kaki terasa cukup kokoh.

Fakta bahwa hanya 0,5 persen responden yang benar-benar memutuskan tidak menikah seharusnya cukup untuk menghentikan tuduhan bahwa generasi hari ini anti keluarga. Pernikahan masih dipandang penting dan bernilai. Waktunya saja yang tidak lagi ditentukan oleh tekanan sosial, melainkan oleh kesiapan yang realistis.

Menunda menikah bukan ancaman bagi negara. Ancaman justru muncul ketika negara membiarkan generasinya hidup dalam ketidakpastian, lalu menyalahkan mereka atas pilihan yang lahir dari kondisi tersebut. Kita gemar membicarakan bonus demografi, tetapi lupa bahwa bonus itu hanya bermakna jika generasi produktif diberi ruang untuk hidup layak. Menunggu bukan tanda kelemahan, melainkan respons paling rasional terhadap sistem yang tidak ramah. Ketika negara mahal, cinta dipaksa berhitung. Selama kebijakan terus menjauh dari realitas hidup warganya—upah yang layak, hunian yang terjangkau, serta jaminan sosial yang menenangkan—pertanyaan “kapan menikah” seharusnya tidak lagi diarahkan kepada individu, melainkan kepada negara: kapan ia benar-benar siap menopang kehidupan keluarga. (***)

Penulis: Djoni Satria/ Wartawan Senior