RUZKA INDONESIA – Dari hasil tiga lembaga survei yaitu Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Populi Center, di mana sangat jelas publik menginginkan pilkada secara langsung, tentunya bertolak belakang dengan usulan Golkar yang menginginkan Pilkada melalui DPRD.
Seperti diketahui, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas (77,3 %) responden menghendaki pilkada langsung. Hasil senada juga ditunjukkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Populi Center, yaitu mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD.
Karena itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga mengemukakan, layak dipertanyakan apa dasar Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD? Sebagai partai besar, tentu aneh bila mengusulkan hal yang fundamental tidak berdasarkan kehendak rakyat.
“Padahal Golkar paham betul, di negara demokrasi yang punya hak mutlak itu rakyat. Karena itu, Golkar sebelum mengusulkan pilkada melalui DPRD seharus melakukan kajian mendalam, khususnya mengkaji kehendak rakyat. Nyatanya Golkar mengusulkan hal yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Golkar ingin pilkada melalui DPRD, sementara mayoritas rakyat ingin tetap langsung,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Senin (12/01/2026) malam.
Jadi, lanjut Jamil, Golkar ingin mengubah sistem pilkada dengan menabrak keinginan rakyat. Ini sama saja Golkar sebagai partai yang tidak aspiratif dan melawan rakyat.
“Karena itu, orang jadi bertanya apa motif Golkar ngotot ingin PIlkada melalui DPRD? Pertanyaan ini wajar mengingat hal itu sebenarnya sudah dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY saat itu mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU yang melegalkan pilkada melalui DPRD,” jelas Jamil.
SBY mengeluarkan Perppu karena publik memang menolak pilkada melalui DPRD. SBY yang memang sosok demokratis, cepat tanggap atas suara publik yang tidak menghendaki pilkada melalui DPRD.
Jamil yang mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini juga melihat bahwa suara publik hingga saat ini ternyata tidak jauh berbeda. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan usulan pilkada melalui DPRD karena suara publik hingga saat ini praktis tidak berubah.
Dan ketika Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, maka saat inilah harus dibuktikan. Prabowo seharusnya membaca hasil tiga lembaga survei itu yang menegaskan rakyat tidak menginginkan pilkada melalui DPRD.
“Jadi, Prabowo seyogyanya berani menolak usulan Golkar, termasuk pembisiknya. Sebab, usulan mereka ini melawan kehendak rakyat. Prabowo juga jangan mau dibenturkan dengan kehendak rakyat. Kita menunggu Prabowo sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Kita juga menunggu Prabowo membela rakyat hingga nyawa menjadi taruhannya,” tandas Jamil. (***)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar