RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Terkait pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (P2M), tim dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung tahap 3 merekomendasikan pembentukan Badan Pengelola Wisata Pantai Karang Papak (BPWPKP).
Demikian kesimpulan akhir P2M diinisiasi tim dosen dari perguruan tinggi pariwisata tertua di Indonesia ini, digelar di aula pertemuan Kantor Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), Kamis (13/11/2025).
Dihadapan peserta P2M, tim dosen Poltekpar NHI Bandung yakni Drs. Alexander Reyaan, Endah Trihayuningtyas, Dra. Zulhelfa dan Arini Shofi Elmia, membeberkan analisis potensi pantai Karang Papak.
Peserta P2M itu sendiri terdiri dari Kepala Desa Cikelet, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengurus Paguyuban Pengelola Pariwisata Pantai Karang Pakak (P4KP).
Baca juga: UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dan Strategi Digital Affiliate Marketing
Sesuai hasil analisis, papar Drs. Alexander Reyaan, pantai Karang Papak memiliki daya tarik tersendiri sebagai wisata baru.
Eksistensinya mendapat dukungan masyarakat setempat ditambah Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.
Selain itu, paparnya, pantai Karang Papak ditandai pesatnya pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai, memiliki potensi perikanan dan sudah terbentuknya Paguyuban pengelola pariwisata serta memliki master plan (perencanaan).
“Ini merupakan kekuatan, bagian dari analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, terkait dengan suatu proyek atau organisasi,” ungkapnya.
Agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat, untuk itu ia dan tim dosen merekomendasikan otoritas setempat untuk segera melakukan pembentukan Badan Pengelola Wisata Pantai Karang Papak (BPWPKP).
Tujuan utama terbentuknya badan pengelola wisata pantai, tambahnya, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
Badan ini juga berfungsi untuk menyelaraskan koordinasi antara berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar tujuan pembangunan wisata tercapai secara efektif dan efisien.
Peluang pengembangan potensi wisata pantai ini juga, ungkap Drs. Alexander Reyaan sangat terbuka, mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa dan kecamatan, ditunjang kondisi akses jalan relatif baik.
“Pasar utama sudah sangat jelas, pantai ini merupakan favorit para pengunjung, khususnya dari wilayah Garut Kota, Bandung dan sekitarnya, seiring ditetapkannya sebagai kawasan wisata premium, memadukan keindahan alam dengan fasilitas lengkap,” terangnya.
Baca juga: Komisi VI DPR Revisi RUU Perlindungan Konsumen Untuk Untuk Lindungi Konsumen
Terkait rekomendasi tersebut, tim dosen Poltekpar NHI Bandung mengusulkan struktur organisai BPWPKP alternatif 3 dengan komposisi Kepala Badan Pengelola, Sekertariat, Bidang Daya Tarik Wisata (DTW), Bidang SDM dan K3 serta Bidang Usaha dan Pemasaran.
Tak hanya itu, pihaknya juga melengkapi usulan dengan mencantumkan tupoksi Kepala Badan Pengelola, Sekertariat dan Bidang bidang sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing masing secara rinci.
Kepala Desa Cikelet, Ayi Priatna SE menyambut baik rekomendasi tersebut. Ia menyebut usulan tim dosen Poltekpar NHI Bandung sangat bermanfaat bagi pengembangan objek wisata Pantai Karang Papak, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bersama stakeholder terkait lainnya, dalam waktu dekat kami akan merumuskan dan mewujudkan usulan tersebut dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Cikelet pada khususnya,” ujar Kades Ayi Priatna.
Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Ajak PWI Bersinergi
Kelemahan dan Ancaman Pengembangan
Diakui tim dosen Poltekpar NHI Bandung melalui hasil analisisnya, dibalik kekuatan dan peluang pengembangan, kondisi pantai Karang Papak masih memiliki kelemahan dan terdapat ancaman untuk disikapi, diperbaiki dan dibenahi bersama.
Menurutnya, kelemahan kawasan objek wisata ini masih belum tertata dengan baik, pengelola masih berjuang menyelesaikan status lahan, masih adanya perbedaan tarif bisnis, masih kurangnya pengeloaan sampah, belum meratanya kualitas SDM dan sumber pendapatan.
“Selain itu terdapat ancaman terhadap pengembangan, meliputi akses jarak cukup jauh dari pangsa pasar, rawan bencana alam dan belum masuk prioritas pembangunan pemerintah daerah serta persaingan dengan daya tarik objek wisata sekitar,” papar Alexander.
Rangkaian Pengabdian pada Masyarakat (P2M) tim dosen Poltekpar NHI Bandung itu sendiri diawali Rabu (12/11/2025) berlangsung di tempat yang sama, diisi Penyusunan Organisasi Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Karang Papak Kabupaten Garut. (***)
Jurnalis: Ridwan
