Kasus Bupati Pati, Pembelajaran Berharga Bagi Pemimpin Indonesia

RUZKA–REPUBLIKA ONLINE – Kasus Bupati Pati, Sudewo, yang dipermalukan rakyatnya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pemimpin di tanah air. Hal ini jadi sorotan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Kamis (14/08/2025) pagi.

Menurutnya, pemimpin yang semena-mena dan one man show akan dilawan oleh rakyatnya. Rakyat akan menolaknya dengan berbagai cara, mulai yang sopan hingga yang paling barbar.

"Hal itu terjadi karena pemimpin yang otoriter tidak sesuai dengan sistem keterbukaan (demokrasi). Pemimpin seperti ini hanya cocok di negara dengan sistem tertutup (otoriter)," tandas Jamil kepada RUZKA INDONESIA.

Jamil menambahkan, pemimpin yang otoriter di era keterbukaan dengan sendirinya akan ditolak. Pemimpin tipe ini akan diturunkan secara paksa oleh rakyatnya. "Kasus di Pati setidaknya menguatkan hal itu," imbuhnya.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini menekankan bahwa pemimpin di Indonesia harus menggunakan tipe kepemimpinanan yang sesuai dengan sistem politik terbuka (demokrasi). Sistem ini dengan sendirinya menginginkan tipe kepemimpinan yang demokratis.

"Pendekatan top down yang digunakan Bupati Pati harus ditanggalkan. Sebab, pendekatan seperti ini hanya cocok di negara yang menganut sistem tertutup (otoriter)," paparnya.

Pemimpin di Indonesia sudah seharusnya menggunakan pendekatan bottom up dan horisontal. Sebab, pendekatan ini yang cocok diterapkan di negara demokrasi, sebagaimana dianut Indonesia.

"Jadi, pemimpin di Indonesia haruslah menyesuaikan diri dengan sistem politik yang demokratis. Bila tidak, sang pemimpin akan mengalami seperti Bupati Pati Sudewo," tandasnya.

Seperti diketahui, Rabu (13/08/2025), Bupati Pati Sudewo telah menyampaikan pernyataan resmimya mengundurkan diri sebagai bupati seperti dibacakan salah satu warga. Dalam pernyataan tersebut, Sudewo menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025, dirinya telah nengundurkan diri dari jabatan Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. (***)